This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

KESEHATAN SISTEM NASIONAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/MENKES/SK/II/2004 PENDAHULUAN Selama 20 thn terakhir pembangunan kesehatan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada Sistem Kesehatan Nasional 1982 Banyak manfaat telah dipetik. SKN 82 telah digunakan sebagai acuan penyusunan GBHN bidang Kesehatan, UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, serta berbagai kebijakan, pedoman dan arahan pembangunan kesehatan, dengan hasil yang cukup menggembirakan. PENDAHULUAN TAP MPR RI No. X tahun 1998 ttg Pokokpokok Reformasi, mengamanatkan pelaksanaan reformasi total kebijakan pembangunan nasional di segala bidang. Reformasi kebijakan pembangunan di bidang kesehatan telah berhasil dilaksanakan, yakni dengan telah berhasil dilaksanakan, yakni dengan telah disusunnya visi, misi dan strategi pembangunan kesehatan dengan paradigma baru yakni Paradigama Sehat. PENDAHULUAN Untuk menselaraskan dengan kebijakan yang baru, dan juga untuk menjawab pelbagai tantangan, seperti globalisasi, demokratisasi, desentralisasi serta kesehatan sebagai hak azasi dan investasi, perlu disusun SKN baru. PENGERTIAN Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yg menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia utk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yg setinggitingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 LANDASAN Landasan idiil yaitu Pancasila Landasan konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 A Pasal 28 B ayat (2) Pasal 28 C ayat (1) Pasal 28 H ayat (1) dan (3) Pasal 34 ayat (2) dan (3) PRINSIP DASAR Perikemanusiaan Hak asasi manusia Adil dan merata Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Kemitraan Pengutamaan & manfaat Tata pemerintahan yang baik TUJUAN Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasilguna dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. KEDUDUKAN SKN Suprasistem SKN Sistem Penyelenggaraan Negara Terhadap Sistem Nasional lain: berinteraksi secara harmonis Terhadap Sistem Kesehatan Daerah: suprasistem KEDUDUKAN SKN Terhadap berbagai sistem kemasyarakatan: acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat SUB SISTEM SKN 1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 6. Subsistem Manajemen Kesehatan INPUTS PROSES OUTPUT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SDM SARANA UPAYA KESEHATAN Tujuan DANA MANAJEMEN KESEHATAN Pengertian Subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Tujuan Terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya UNSUR-UNSUR UTAMA SKN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat UNSUR-UNSUR UTAMA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan PRINSIP UKM terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial PRINSIP Penyelenggaraan upaya kesehatan harus menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif, harus tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah PRINSIP Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya, moral, dan etika profesi BENTUK POKOK Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) UKM strata pertama UKM strata kedua UKM strata ketiga Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) UKP strata pertama UKP strata kedua UKP strata ketiga UKM strata pertama UKM tingkat dasar: yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat Ujung tombak: puskesmas (lihat konsep dasar puskesmas) UKM strata kedua UKM tingkat lanjutan: mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat Penanggung jawab: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Fungsi Dinas Kesehatan Fungsi manajemen Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Fungsi teknis kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan (rujukan puskesmas) Unit Dinas Kesehatan Pencegahan dan pemberantasan penyakit Promosi kesehatan Pelayanan kesehatan Pelayanan kefarmasian Kesehatan Lingkungan Perbaikan Gizi Kesehatan Ibu dan Anak dan KB UKM strata ketiga UKM tingkat unggulan: mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat Penanggung jawab: Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan UKP strata pertama UKP tingkat dasar Penyelenggara: pemerintah, masyarakat dan swasta Praktek bidan, Praktik perawat Praktik dokter, Praktik dokter gigi Poliklinik, Balai Pengobatan Klinik 24 jam, praktik bersama Rumah bersalin UKP strata pertama UPK strata pertama oleh pemerintah: puskesmas Masa depan bila jaminan kesehatan nasional sudah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata pertama melalui puskesmas, kecuali daerah terpencil Swasta dokter keluarga UKP strata kedua UKP tingkat lanjutan Penyelenggara: pemerintah, masyarakat dan swasta Bentuk : pelayanan spesialistik UKP strata ketiga UKP tingkat unggulan Penyelenggara: pemerintah, masyarakat dan swaswa Bentuk: super spesialistik PENGERTIAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya TUJUAN Tersedianya pembiayaan kesehatan engan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya UNSUR-UNSUR Penggalian dana Alokasi dana Pembelanjaan PENGGALIAN DANA Kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan ALOKASI DANA Penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik bersumber pemerintah, masyarakat maupun swasta PEMBELANJAAN Pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukkannya dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela PRINSIP Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya-guna, adil, dan berkaelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin PRINSIP Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna, dan berdaya-guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap PRINSIP Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun untuk kepentingan kesehatan PRINSIP Pada dasarnya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan pembiayaan di kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (matching grant) bagi daerah yang kurang mampu Bentuk Pokok Penggalian dana Penggalian dana untuk UKM Penggalian dana untuk UKP Pengalokasian dana Alokasi dana dari pemerintah Alokasi dana dari masyarakat Bentuk Pokok Pembelanjaan Pemerintah dan public-private partnership UKM Dana Sehat dan Dana Sosial UKM dan UKP JKP wajib masyarakat rentan dan keluarga miskin Pemerintah: UKM, JPKM rentan dan keluarga miskin PENGERTIAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya PENGERTIAN Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu TUJUAN Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya UNSUR-UNSUR UTAMA Perencanaan tenaga kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Pendayagunaan tenaga kesehatan Perencanaan tenaga kesehatan Upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah, dan kualifikasi yang telah direncanakan serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan Pendayagunaan tenaga kesehatan Upaya pemerataan pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan PRINSIP Pengadaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta dinamika pasar di dalam maupun di luar negeri Pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kesehatan PRINSIP Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan Pengembangan karir dilaksanakan secara obyektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional BENTUK POKOK Perencanaan tenaga kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Pendayagunaan tenaga kesehatan Perencanaan tenaga kesehatan Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Masukan dari Majlis Tenaga Kesehatan (pusat dan provinsi) Majlis Tenaga Kesehatan adalah badan otonom yang dibentuk oleh menkes serta gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakil berbagai pihak terkait, termasuk wakil konsumen dan tokoh masyarakat Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Standar Penyelenggara Pendidikan tingkat pertama Pendidikan tingkat lanjut Asosiasi pendidikan Kolegium profesi Akreditasi asosiasi Akreditas kolegium profesi Pendayagunaan tenaga kesehatan Penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah sistem kontrak kerja Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan Formasi pegawai pusat Formasi pegawai daerah Formasi tenaga kesehatan strategis Pendayagunaan tenaga kesehatan Praktik profesi Sertifikasi : institusi pendidikan Registrasi : komite registrasi tenaga kesehatan Uji kompetensi : organisasi profesi Lisensi : pemerintah SUBSISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGERTIAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan TUJUAN Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. UNSUR-UNSUR UTAMA Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan PRINSIP Kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sosial Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya Tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan Peredarannya tidak boleh bertentangan dengan hukum, etika dan moral PRINSIP Mengutamakan obat generik bermutu Optimalisasi industri nasional Mengacu pada standar formularium rumah sakit dan DOEN Rasional, memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses dan keamanan PENGERTIAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya TUJUAN Terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan UNSUR-UNSUR UTAMA Pemberdayaan perorangan Minimal : mempraktikkan PHBS Maksimal: kader kesehatan Pemberdayaan kelompok To serve To advocate To watch Pemberdayaan masyarakat umum PRINSIP Berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat Meningkatkan akses informasi, kesempatan mengemukakan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan Pendekatan edukatif Prinsip kemitraan PENGERTIAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin terapainya derajat kesehatan yang setinggitingginya TUJUAN Terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna, didukung oleh sistem informasi, IPTEK dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya UNSUR-UNSUR UTAMA Administrasi kesehatan Informasi kesehatan Ilmu pengetahuan dan teknologi Hukum kesehatan PRINSIP Administrasi kesehatan Asas dan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan Kesatuan koordinasi Mengupayakan kejelasan pembagian tugas antar jenjang PRINSIP Informasi kesehatan Data sektor kesehatan dan sektor lain Mendukung proses pengambilan keputusan Akurat, cepat dan tepat waktu Cara rutin dan non rutin (survei) Memperhatikan aspek rahasia PRINSIP Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan Untuk kepentingan masyarakat Tidak bertentangan dengan etika, moral dan nilai agama Hukum kesehatan Menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum Menjunjung tinggi etika, moral dan nilai agama PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN PRESIDEN PROPINSI GUBERNUR KABUPATEN/ KOTA DINAS KESEHATAN PROPINSI BUPATI/ WALIKOTA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PELAKU SKN Pemerintah , baik di pusat maupun daerah Badan legislatif, baik di pusat maupun daerah Masyarakat, termasuk badan usaha PROSES PENYELENGGARAAN PENERAPAN PENDEKATAN KESISTEMAN (MASUKAN, PROSES, KELUARAN DAN LINGKUNGAN) ADANYA KAITAN ANTAR SUB SISTEM PENERAPAN KISS KOMITMEN TINGGI DARI SEMUA PELAKU DAN GOOD GOVERNANCE KEPASTIAN HUKUM SIKLUS MANAJEMEN PENTAHAPAN PENYELENGGARAAN PENETAPAN SKN ADVOKASI DAN SOSIALISASI SKN FASILITASI PENGEMBANGAN SKD PELAKSANAAN SKN DAN SKD PENGENDALIAN SKN DAN SKD PENUTUP Sistem Kesehatan Nasional ini merupakan sistem terbuka yang berinteraksi, dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu supra sistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. ... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document