This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah SA Seksi 801 AUDIT KEPATUHAN YANG DITERAPKAN ATAS ENTITAS PEMERINTAHAN DAN PENERIMA LAIN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH Sumber: PSA No. 62 PENDAHULUAN KETERTERAPAN 01 Seksi ini berisi standar untuk pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam perikatan, sebagaimana didefinisikan berikut ini, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Seksi ini juga mencakup palaporan atas pengendalian intern berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Secara khusus, Seksi ini memberikan panduan tentang tanggung jawab auditor untuk: a. Menerapkan aturan dalam SA Seksi 316 [PSA No. 70] Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, dan SA Seksi 317 [PSA No. 31] Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien , yang berkaitan dengan pendeteksian salah saji sebagai akibat dari unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan yang: b. (1) berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah-jumlah dalam laporan keuangan dalam audit atas lapora keuangan entitas pemerintahan (paragaraf 09 sampai dengan 15). (2) diterapkan terhadap penerima bantuan keuangan pemerintah dan yang berdampak langsung dan material dalam penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dalam audit atas laporan keuangan entitas nonpemerintah (paragraf 16 dan 17). c. Melaporkan kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan dan terhadap pengendalian intern dalam audit yang dilaksanakan berdasarkaan Standar Audit Pemerintahan. 02 Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan perundang- undangan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Seksi ini, tanggung jawab auditor untuk menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bervariasi sesuai dengan syarat perikatan. DAMPAK UNDANG-UNDANG TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 03 Karena bervariasinya persyaratan audit yang harus dipenuhi oleh entitas penerima bantuan keuangan pemerintah, auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memastikan bahwa auditor dan manajemen memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakan oleh auditor. Jika digunakan suatu proposal, kontrak, atau surat perikatan, auditor dapat mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalamnya suatu pernyataan mengenai tipe perikatan dan apakah perikatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan audit oleh Bepeka dan/atau aparat pengawasan fungsional pemerintah, yang selanjutnya dalam Seksi ini disebut dengan auditor pemerintah.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document