Apa bedanya pajak final dan tidak final
14 Pages

Apa bedanya pajak final dan tidak final

Course Number: BH 078, Spring 2011

College/University: Indiana Kokomo

Word Count: 3522

Rating:

Document Preview

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Pengertian secara awan tentang PPh Final adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. contohnya: Bunga Deposito/Tabungan yang dipotong oleh Bank, penghasilan atas bunga tersebut tidak perlu lagi dimasukkan...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero >> Indiana >> Indiana Kokomo >> BH 078

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Penghasilan Pajak Final (PPh Final) Pengertian secara awan tentang PPh Final adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. contohnya: Bunga Deposito/Tabungan yang dipotong oleh Bank, penghasilan atas bunga tersebut tidak perlu lagi dimasukkan dalam penghitungan pajak terutang dalam SPT. Namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT (kewajiban pelaporan saja) dan penghitungan kembali tidak diperlukan lagi, dianggap penghitungannya telah selesai (final) Jadi PPh Final tetap dilaporkan dalam SPT Dalam pengertian lain Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut: Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan Pertimbangan penerapan PPh Final: Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak. Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final No. Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final 1. Pajak Penghasilan dihitung dari Pajak Penghasilan dihitung Penghasilan netto yaitu penghasilanpenghasilan bruto biaya-biaya memperoleh, 2. menagih danmemperoleh, managih dan memelihara memelihara penghasilan penghasilan Dikenakan tarif umum progressifDikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen. Jumlah PPh yang dipotong pihakJumlah PPh yang dipotong pihak lain lain atau dibayar sendiri dapat atau 4 dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan dikreditkan pada SPT Tahunan biaya-biaya untuk memperoleh,biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memeliharamenagih dan memelihara penghasilan penghasilan dapat dikurangkan daritidak 5 tanpa untukmemperhitungkan biaya-biaya untuk (Pasal 17 UU PPh) 3. bruto dari dapat dikurangkan dari penghasilan bruto penghasilan bruto Dalam keadaan rugi Wajib PajakDalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap tidak membayar Pajak Penghasilan membayar Pajak Penghasilan karena bahkan kerugian tersebut dapatpengenaan dikompensasikan hingga ke pajak 5penghasilan bruto dikenakan pada dan bukan (lima) tahun pajak berikutnya. penghasilan netto. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 2. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan 3. Penghasilan dari hadiah atas undian 4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 5. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan. 6. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek 7. Penghasilan atas jasa konstruksi 8. Penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri 9. Penghasilan atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri. 10. Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia 11. Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap 12. Penghasilan atas penjualan hasil produksi pertamina 13. Penghasilan atas bunga simpanan anggota koperasi 14. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. 15. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara 16. Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. 17. Penghasilan atas deviden yang diterima oleh Orang Pribadi dalam negeri. HUBUNGAN ISTIMEWA Aspek Perpajakan dalam Transaksi hubungan istimewa Dalam ketentuan peraturan perpajakan, transaksi hubungan istimewa mendapat perhatian yang khusus, terlebih jika transaksi tersebut disinyalir dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari yang semestinya atau pembebanan biaya yang tidak wajar. Transaksi hubungan istimewa dapat juga menyebabkan penentuan harga penyerahan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih kecil dari yang semestinya. Walaupun sebenarnya ketentuan perpajakan kurang berimbang, karena hanya menitikberatkan pada transaksi yang berakibat berkurangnya potensi penerimaan pajak, akan tetapi tidak mengatur jika transaksi hubungan istimewa tersebut mengakibatkan penghasilan menjadi lebih besar atau pembebanan biaya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan transaksi dengan menggunakan harga pasar wajar. Hubungan Istimewa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak diatur dalam: 1. Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut: Hubungan istimewa dianggap ada apabila: Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 2. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2010, sebagai berikut: Hubungan istimewa dianggap ada apabila: Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat 3. Pasal 9 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan mitra perjanjian, antara lain sebagai berikut: Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, apabila: (a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau (b) terdapat orang/badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam tiap kasus di atas, terdapat kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan diantara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagang atau hubungan keuangannya yang berbeda dengan kondisikondisi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang karena kondisi- kondisi tadi, tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak. Ketentuan perpajakan terhadap wajib pajak, pengusaha atau perusahaan yang memiliki transaksi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud di atas adalah: o Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa o Mengungkapkan transaksi-transaksi yang dilakukannya dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan PPh o Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perhitungan kembali apabila Transaksi hubungan istimewa tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara benar. III Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle) dalam transaksi Hubungan Istimewa Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Dalam Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sama dan sebanding tidaklah dalam arti sama persis, akan tetapi terdapat batasan-batasan rentang yang wajar. Batasan rentang wajar memang tidak diberikan batasan yang pasti, tapi kalau merujuk pada ketentuan umum seperti yang di tetapkan dalam PSAK, batasan wajar dapat diartikan dalam batasan yang tidak material (immaterial items). Batasan ini dapat juga diartikan sebagai jumlah yang tidak signifikan terhadap keseluruhan transaksi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 43/PJ/2010 tanggal 6 November 2010 menetapkan batasan material adalah transaksi yang tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak perlu dilakukan penerapan prinsip penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, tapi cukup dengan membukuan seperti cara biasa. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 43/PJ/2010 tanggal 6 November 2010 diatur langkah-langkah dalam penerapan-penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, sebagai berikut : a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding; b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. Dalam langkah ini juga ditentukan data pembanding yang berupa data pembanding internal dan eksternal. Data pembanding internal didapatkan dari data perusahaan sendiri atas transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, dan data eksternal adalah data perusahaan lain atas transaksi sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Penetapan Transaksi sejenis dilakukan dengan memperhatikan kondisi materialitas dan signifikan. Data pembanding internal lebih diprioritaskan penggunaannya dibandingkan data pembanding eksternal. Dalam analisis kesebandingan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan yaitu karakteristik barang/harta dan jasa, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi usaha. Karakteristik barang dan jasa merupakan sifat fisik dan karakternya. Sifat ini harus dapat dibandingkan secara signifikan untuk mendapatkan data sebanding. Fungsi masing-masing pihak harus dapat mendeskripsikan apa kaitan penyerahan antar pihak tersebut, dapat dari rangkaian fungsi produksi sampai distribusi dan penyediaan jasa. Dalam melakukan penilaian dan analisis atas kontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Keadaan Ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, juga dapat menjadi faktor analisa kesebandingan. Dan yang terakhir dilakukan analisa terhadap strategi usaha antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, penetrasi tingkat pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar diberikan panduan metode mana yang tepat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah : a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP); b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM); c. metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). Penerapan metode-metode ini wajib dilakukan secara berurutan sesuai urutan prioritasnya. Prioritas pertama dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen. Jika metode ini tidak tepat maka diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus tergantung mana yang lebih sesuai untuk diterapkan. Dalam hal metode ini juga tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba atau metode laba bersih transaksional. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen adalah: a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali adalah : a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus adalah: a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Metode pembagian laba secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut : a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Dalam hal kondisi-kondisi diatas tidak terpenuhi maka metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan. Penerapan metode-metode diatas akan menghasilkan harga atau laba wajar. Harga atau laba wajar dapat berbentuk harga tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR). Rentang Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar dapat terbentuk jika pengujian data pembanding diperoleh dari banyak data pembanding. Jika yang digunakan adalah rentangan, maka ditentukan harga wajar atau laba wajar dalam antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan. Dalam hal persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka digunakan Harga Wajar atau Laba Wajar tunggal. Dalam hal transaksi jasa yang dipengaruhi hubungan istimewa, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha juga wajib diterapkan. Persyaratan transaksi jasa memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah: a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan c. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding. Langkah-langkah dalam penentuan Harga jasa wajar atau laba wajar dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas. Akan tetapi ada kalanya Jasa dimanfaatkan tidak hanya oleh wajib pajak sendiri, tetapi secara bersama-sama jasa tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, akan tetapi tidak dapat diidentifikasi nilai transaksi jasa yang diterima masing-masing. Dalam hal demikian maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak . Pengalokasian beban jasa harus terukur dan berdasarkan perhitungan yang dapat diandalkan. Hal ini juga berlaku sama atas transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud IV. Pengungkapan Transaksi Hubungan Istimewa. Wajib Pajak diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. Mulai Tahun Pajak 2009, selain transaksi hubungan istimewa ditambahkan kewajiban melaporkan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax heaven country. Kriteria tax heaven countryyaitu: a. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%). atau b. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Sampai saat ini belum didapatkan peraturan penetapan negara-negara yang masuk dalam kriteria tax heaven country. Dapat disadari bahwa penentuan suatu negara kedalam kriteria tax heaven country bukanlah hal yang sederhana. Penentuan kriteria dengan memuat secara definitif suatu negara ke dalam kriteria tax heaven country dirasa kurang etis, dan dapat menimbulkan keberatan dari negara yang bersangkutan. Penetapan hanya diberikan pada batasan-batasan tax heaven country, tanpa menunjuk secara definitif negara mana yang dimaksud. Dalam pengungkapan disclosure transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan melampirkan formulir lampiran khusus yaitu: 1. pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Lampiran Khusus 3A/3B), yang berisi : a. Daftar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, meliputi:Nama, alamat, NPWP ( Tax Identification Number), Kegiatan Usaha lawan transaksi, dan bentuk hubungan dengan Wajib Pajak b. Rincian Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, meliputi Nomor Urut Transaksi berdasarkan urutan waktu, Nama Mitra Transaksi, Jenis Transaksi ,Nilai Transaksi , dan metode penetapan harga. Metode Penetapan Harga adalah metode yang diplih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Metode yang diperkenankan adalah Comparable Uncontrolled Price, Cost Plus Method, Resale Price Method,Transactional Net Margin Method,dan Profit Split Method serta alasan penggunaan metode tersebut. 2. Dokumentasi Penetapan Harga Wajar (Lampiran Khusus 3A-1/3B-1) Dalam lampiran ini Wajib Pajak memberikan pernyataan tentang dibuat tidaknya dokumentasi penetapan harga wajar, dan menyatakan: a. membuat catatan-catatan khusus sebagai mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran ( arm's length principle) dan kelaziman b. Gambaran Perusahaan Secara Rinci c. Catatan rinci mengenai Transaksi d. Catatan Hasil Analisis Kesebandingan e. Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar 3. Transaksi Dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country (.Lampiran Khusus 3a-2/3b-2) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country wajib melaporkan: 1.a. Nama, pihak yang merupakan penduduk tax haven country, Jenis Transaksi, Negara pihak lawan transaksi, dan Nilai Transaksi 1.b. Pernyataan bahwa nilai transaksi telah atau tidak ditetapkan dengan harga pasar wajar atau kelaziman usaha. III. Wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam penetapan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan Istimewa. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak . Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi hubungan istimewa apabila: Wajib Pajak tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha sesuai ketentuan yang berlaku Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penetapan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP melalui Pemeriksaan Pajak. Kewenangan ini tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa. Demikian juga dalam hal terdapat indikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan atas transaksi hubungan istimewa maka Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP. Dalam hal terjadi koreksi atas suatu harga atau laba transaksi hubungan istimewa terhadap wajib pajak, maka koreksi tersebut akan mempengaruhi harga perolehan atau harga transfer lawan transaksinya. Jika terjadi suatu koreksi atas wajib pajak maka Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment)terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak. Demikian juga jika koreksi dilakukan oleh otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia. Khusus dalam hal penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya. IV.Hak-hak Wajib Pajak sehubungan dengan Penentuan harga transfer yang dipengaruhi hubungan istimewa. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B. Termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya. Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement adalah hasil yang telah disepakati oleh Pejabat yang Berwenang dari Indonesia dan Negara Mitra P3B. Dengan adanya MAP akan ditentukan harga transfer yang disepakati antara Wajib pajak yang ada pada kedua negara dan otoritas perpajakan kedua negara. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain. Sumber : Undang-undang KUP Undang-undang Pajak Penghasilan. Undang-undang PPN dan PPn BM Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 48/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

Indiana Kokomo - KDSK - 098
Persekutuan:dua pihak (individu) atau lebih yang bekerja bersama (dalam suatu perusahaan/entitas)untuk mendapatkan laba.Pada saat persekutuan (Firma = Fa.) didirikan:AsetxxxModal, AxxxModal, BxxxModal, CxxxSetelah Fa. Melakukan kegiatan dalam
UNL - CLAS - 210
9/13Punic WarsNamed for Phoenician = Greek, Phoinix = Latin, Poenus or PunusCarthage owned North Africa, Southwest Spain, and various islands between the twoCarthage destined to be a big naval power because of major harborNo conflict between Carthage
UNL - CLAS - 210
Roman Revolution (133-27 BC)Big theme: The beginning of the end started when Rome began conquering abroadGod morals, accordingly, were cultivated in the city and in the camp [during the Republic].There as the greatest possible harmony, and the least po
UNL - CLAS - 210
Marius and SullaRoman Patronage: Patron/client relationships1. Can be a former master to a freed man2. Terminologya.Patronus patronb.Cliens Clientc.Beneficium favor, benefitd.Officium Duty, obligatione.Auctoritas Authority, influenceGaius Ma
UNL - CLAS - 210
Marius & Sulla (cont)Social War 91-89BC1. Began because Italian allies were unhappy with their treatment2. Italian Allies wanted citizenship, but were denied3. Grouped an army of 100,000 men4. NORTHa. Consul, with Marius and Pompeius Strabob. Strab
UNL - CLAS - 210
UNL - CLAS - 210
Pompey and CaesarCn. Pompeius Magnus1. Pompeys commandsa. Against Marians in Sicily and Africa (82 BC) with propraetorian rank and 6legionsb. Sent by senate to deal with rebellious proconsul in Gaul (77BC) withpropraetorian rankc. Against Marians i
GA Southern - CHEM - 3441
Chapter 21 Chemical Kinetics I. The Basic IdeasChapter 21Chapter 22Laws, Experiments, and Measurements what we do in the labTheory and Mechanism how we explain what was measuredSUGGESTION: grab a general chem. textbook and read the kinetics chapterT
GA Southern - CHEM - 3441
Chapter 22Reaction MechanismsLets begin with an example and introduce/review some language.For the stoichiometric reaction:N2O5 + NO3 NO2k1Step 1:N2O5 NO2 + NO3Step 2:NO2 + NO3Step 3:NOk2k3+ NO3unimolecularN2O5bimolecular reverse proces
GA Southern - CHEM - 3441
ChemicalThermodynamicsIntroduction, Zeroth Law,and First LawDr. Allison J. LongChapter 1: Fundamental Concepts of ThermodynamicsChapter 2: Heat, Work, Internal Energy, Enthalpy, and theFirst Law of ThermodynamicsRead Chapter 1 and familiarizeyour
GA Southern - CHEM - 4241
Chapter 11Atomic Mass SpectrometryAnnouncements1.Your term tests will be returned onThursday, along with lab reports2.An answer key to the term test will beposted outside Dr. Ks office.Steps involvedThe Dalton (Da) is the same as the Atomic Mass U
GA Southern - CHEM - 4241
CHEM 4241Tuesday, October 18th 2011Announcements/business1. Independent Research Project (50 points)Two parts: paper (30), video presentation (20)Guidelines on Gaview2.HPLC lab starts this week:See lab manual for scheduleLab note books returned at
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 1Introduction1. The ImpactDrugs affect nearly everyone:-prescriptions-law enforcement-street drugsFacts Each year the U.S. spends $110 billion on lawenforcement, medical bills and lost wages due todrugs. Thousands die each year. Nearly
GA Southern - CHEM - 4332
4. Medicinal Chemistry-isolation-investigation-elucidations-studiesgenomics- investigations of an organismsgenome (all of the organisms genes)identify target genesidentify gene productsProteomics proteomics- investigations of new proteinsin the
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 2Drug Discovery, Designand Development1. Drug DiscoveryBefore 19th century, drugs were mainlyherbs and potions.Mid-19th century, scientists attempted toisolate and purify active componentsToday, we have a better understanding ofthe body a
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 2 (Cont.)Drug Discovery, Designand Development3. Lead ModificationsLead compound are modified to improveactivity.A)Pharmacophore-important functional groups required foractivityPharmacodynamics-interactions of drugswith receptors (Chapt
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 2 (Cont.)Drug Discovery, Designand DevelopmentD. ModificationsDrugs must be chemically stable in aqueoussolutionsSome drugs have functional groups whichare easily hydrolyzed in the stomach.i) Steric shields-adding a bulky alkyl group to h
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 3 Receptors Receptors receptor: a protein embedded in a cell membrane site of drug ac9on specialized serve a specic purpose Human cells average 50 receptors. many types and loca9ons The Nerve Cell
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 4 Enzymes Enzymes Special types of receptors Most are soluble and found in cytosol of cells Proteinsor polypep<des (polymers of amino acids) valine his<dine leucine proline threonine glutamic acid hAp:
GA Southern - CHEM - 4332
Chapter 5 Enzyme Inhibi2on & Inac2va2on A) Why inhibit an enzyme? Many drugs are enzyme inhibitors. They slow down or block an enzymes ac2vity. Enzyme inhibitors: bind to ac2ve site hinder catalysis Substrat
Michigan State University - ACC - 321
CAROLINES CANDY SHOPA former Broad School 321 student has created a small start-upcompany specializing in retail candy sales. Caroline, the owner, has identified aniche market in which she buys candy in bulk and resells it to customers.Caroline has re
Michigan State University - ACC - 321
Enterprise BusinessProcesses and Accounting ISClass 2Sept 7, 20111.2.3.4.5.Core Business Processes(transaction cycles).what arethey?$$Cashreceiptrawmaterialspaymentpurchaselabor$$facilities,services&technologylaboracquirepayment
Michigan State University - ACC - 321
Revenue CycleClass 4Sept 14For the Revenue Cycle . . .The basic give-get exchange is give finished goods, getcashGiveGetThe external party type involved is CustomersRevenue CycleBasic parts of a typical revenuecycleOpenSales OrderOrdersEntr
Michigan State University - ACC - 321
1.Identify5differentwaysinwhicherrorsmightoccurinanyoftherevenuecyclesubprocesses(accidentialorintentional)thataffecttheprecisionandaccuracyoftheaccountingfortherevenuecycle.2.Identify2waysinwhichtheinternalcontrolsofeachsubprocess(OrderEntry,FillandShi
Michigan State University - ACC - 321
ACC321 Accounting Information SystemsBroad School, Michigan State UniversityFall 2011Instructor InformationName: Cheri SpeierE-mail: cspeier@msu.eduOffice: N215 North Business ComplexOffice Phone: 355-7448Home Phone: 974-7444Office Hours: Monday
Michigan State University - ACC - 321
ACC321InternalControlsHomeworkReadthroughthefollowingdescriptionofTeddysTechToys.Focusingontherevenuecycle,identify6internalcontrolweaknesses,thethreatassociatedwiththatweakness(e.g.,howmightthisweaknessresultinalosstothecompany),andrecommendacontrolt
Michigan State University - ACC - 321
ACC 321 Internal Controls HWDaniel Wardle1. The salespeople, who work on commission, are in charge of approving credit. This couldlead them to approve bad credit in order to collect a commission which would increasethe companys bad debt. A separate em
Michigan State University - GBL - 451
TortLaw:Intentional,Negligent&StrictLiabilityLawofTorts3KeyPrinciples(1)tocompensatepersonswhosustainharmorlossfromanotherstortiousconduct,(2)toplacethecostofcompensationonthosepartieswhoshouldbearit,and(3)topreventfutureharmandlosses.Damages3T
Michigan State University - MKT - 415
Italy Group 4-Zach Gulliver-Ryan Fischer-Daniel Wardle-Sadye KuttFrom the Top of lArcheTo the Treasuresof le LouvreIts Everywhere You Want To
Michigan State University - MKT - 415
Exe c utiveDe ve lo pme nt:A Glo bal S ale sAppro ac hJessica PadmosNana BerkoDan WardleMegan McelweeZach GulliverVis ionS ITUATIONAL ANALYS ISP artne ring With FordEDP forms symbiotic relationship with FordProfessional DevelopmentDeveloping
Michigan State University - ACC - 301
Group Assignment 1Due Thursday, 9/15/2011Requirement: As a group complete the following problems from the end of Chapter 6:-Financial Reporting Problem (page 305)-Financial Statement Analysis Case (page 306)I would also like you to think conceptual
Michigan State University - ACC - 301
Blake JohSam KumarACC 301.03Group Assignment 1Dan WardleVince ZydeckConceptual QuestionsPrior to beginning this assignment we thought conceptually of how discount rates impactaccounting values and what the introduction of fair value accounting mea
Michigan State University - ACC - 301
ACC 301Fall Semester 2011Group Assignment # 2Due Tuesday, September 27Your answers to all parts of the assignment should be typed. Answers to analysis questionsshould be in complete sentences and paragraphs. Data and calculations should be neatlydis
Michigan State University - ACC - 301
Group Assignment 1Due Thursday, 9/15/2011Requirement: As a group complete the following problems from the end of Chapter 6:-Financial Reporting Problem (page 305)-Financial Statement Analysis Case (page 306)I would also like you to think conceptual
Michigan State University - ACC - 301
Blake JohSam KumarACC 301.03Group Assignment 1Dan WardleVince ZydeckConceptual QuestionsPrior to beginning this assignment we thought conceptually of how discount rates impactaccounting values and what the introduction of fair value accounting mea
Michigan State University - ACC - 301
ACC 301Fall Semester 2011Group Assignment # 2Due Tuesday, September 27Your answers to all parts of the assignment should be typed. Answers to analysis questionsshould be in complete sentences and paragraphs. Data and calculations should be neatlydis
Michigan State University - ACC - 301
Ch. 13 comparative analysis casePart aCoca-Colas working capital is -$1.12 billion. Pepsis working capital is $2.398 billion.Part bThe Coca-Cola CompanyPepsico, Inc.0.64662Current cash debt coverage.9490ratio0.413677Cash debt coverage ratio.43
Michigan State University - ACC - 308
NPO Financial Statement AssignmentACC 308 Fall 2011Required:1. Prepare the statement of financial position and statement ofactivities for this nonprofit, tax-exempt entity in good form basedon the adjusted trial balance provided below. Open a new tab
Michigan State University - ACC - 308
ACC 308 Fall 2011State and Local Government (SLG) Financial Statement AssignmentLearning Objectives:To prepare financial statements for a local government forgovernmental activities and governmental funds following the GASBS 34 reporting model;to com
Michigan State University - ACC - 308
NPO Financial Statement AssignmentACC 308 Fall 2011Required:1. Prepare the statement of financial position and statement ofactivities for this nonprofit, tax-exempt entity in good form basedon the adjusted trial balance provided below. Open a new tab
Michigan State University - ACC - 308
ACC 308 Fall 2011State and Local Government (SLG) Financial Statement AssignmentLearning Objectives:To prepare financial statements for a local government forgovernmental activities and governmental funds following the GASBS 34 reporting model;to com
Michigan State University - ACC - 308
10/13/10ANALYZING BUSINESS ISSUES - WITH EXCEL (ABI-WE)EXCEL FUNCTION DIRECTORY for Fall 2010No.Function1Reference - Link data within a worksheetand across worksheets (tabs)2345678910111213141516171819202122Group DataCreate a
Michigan State University - ACC - 308
NPO Financial Statement AssignmentACC 308 Fall 2011Required:1. Prepare the statement of financial position and statement ofactivities for this nonprofit, tax-exempt entity in good form basedon the adjusted trial balance provided below. Open a new tab
Michigan State University - ACC - 308
NPO Financial Statement AssignmentACC 308 Fall 2011Required:1. Prepare the statement of financial position and statement ofactivities for this nonprofit, tax-exempt entity in good form basedon the adjusted trial balance provided below. Open a new tab
Michigan State University - ACC - 308
ACC 308 Fall 2011State and Local Government (SLG) Financial Statement AssignmentLearning Objectives:To prepare financial statements for a local government forgovernmental activities and governmental funds following the GASBS 34 reporting model;to com
Michigan State University - ACC - 321
Enterprise BusinessProcesses and Accounting ISClass 2Sept 7, 20111.2.3.4.5.Core Business Processes(transaction cycles).what arethey?$$Cashreceiptrawmaterialspaymentpurchaselabor$$facilities,services&technologylaboracquirepayment
Michigan State University - ACC - 321
Revenue CycleClass 4Sept 14For the _ Cycle . . .The basic give-get exchange is _ ,_.GiveGetThe external party type involved is _.Revenue CycleBasic parts of a typical revenuecycleOpenSales OrderOrdersEntryOrderEntryShippingCustomeBilli
Michigan State University - ACC - 321
Designing an REA ModelClass 5Sept 19EconomicResourcestockflowEconomicEventparticipationdualityThe REA patternEconomicAgentEconomicResourceEconomicAgentinsideParticipatestockflowEconomicEventEconomicAgentoutsideParticipatedualityEconom
Michigan State University - ACC - 321
Relational Databases andImplementing REA Models inMicrosoft AccessSept 28, 20111IMPLEMENTING AN REA DIAGRAM IN ARELATIONAL DATABASE Once an REA diagram has beendeveloped, it can be used to design awell-structured relational database.IMPLEMENTING
Michigan State University - ACC - 321
Internal Controls: RevenueCycleOctober 12, 2011PARTIAL ORGANIZATION CHART FORUNITS INVOLVED IN REVENUE CYCLECEOV P o f M a r k e tin gS a le sO rd e rC u s to m e rS e rv ic eV P o f M a n u fa c tu r in gW a reh o u seTakes customer ordersA
Michigan State University - ACC - 321
The Expenditure Cycle(Purchasing/Acquisition)10/19/2011The Expenditure CycleA recurring set of business activitiesand related information processingoperations associated with the__.ProcessBegins with _Ends with _Objectives of the ExpenditureC
Michigan State University - ACC - 321
ACC321Internal ControlsOctober 10, 2011GMs Annual ReportDear Stockholders:The recent discovery of prior-year accounting errors has beenextremely disappointing and embarrassing to all of us.While I will not offer excuses, I do apologize on behalf of
Michigan State University - ACC - 321
#Standard Jet DB#n#b` Ugr@?#~1y0cFN#d7G()`#cfw_6tk#CN03y[#*|*|#,^Cf_$g#'De#Fx#bT#4.0##########
Michigan State University - FI - 311
Chapter 14Introduction to Long-Term FinancingCommon Stock1. Number of sharesAuthorized sharesIssued and outstanding sharesIssued but not outstanding treasury shares2. Accounting for common stock/equityAmount paid when shares are sold = capital sur
Michigan State University - FI - 311
FormulasThese are the formulas you will receive with your exam. If there are other numericalcalculations in course pack examples, you will need to remember what goes into thosecalculations.Beginning ALL + provision for loan losses - charge offs of wor
Michigan State University - ACC - 300
ACC300 Spring 2011Sections 001, 002 & 003Research Assignment 2Name : Daniel Wardle_Task 11. The three reasons given for the codification are: to simplify the overly complex structureof U.S. GAAP before the codification made researching a topic exces
Miami University - ACC - 222
ScheduleofCostsofGoodsManufacturedCostofGoodsSoldIncomeStatementRawMaterialInventoryBeg.RawMaterialInventory1/1/04+RawMaterialPurchasedDuring2004=RawMaterialAvailableforTransfertoWIPEndingRawMaterialInventory12/31/04=RawMaterialTransferredtoWIP$6
Miami University - ACC - 222
EXERCISESExercise 231CostsDirect materialsFactory rentDirect laborFactory utilitiesSupervision inthe factoryIndirect labor inthe factoryDepreciation onfactoryfactory equipmentSalescommissionsSales salariesAdvertisingDepreciation onthe h
Miami University - ACC - 222
Understanding Fixed & Variable CostsCosts @ 1Unit of ProductionTotalper UnitVariable Costs:MaterialLaborVariable CostsCosts @ 50Units of ProductionTotalper UnitCosts @ 1,000Units of ProductionTotalper Unit$5.00$1.00$5.00$1.00$250.00$
Miami University - ACC - 222
Chapter 3Solutions to Assigned HomeworkEXERCISES AND PROBLEMSExercise 320a. Power to operate a drill (to drill holes in the wooden frames of the futons)Variable costb. Cloth to cover the futon mattressVariable costc. Salary of the factory reception
Miami University - ACC - 222