pajak penghasilan.docx - DEFINISI Pajak penghasilan(PPh...

DEFINISI
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.
DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU
No. 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun
1994, UU No. 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden , Keputusan Mentri
Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak.
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi :
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri
Perbedaan penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain :
Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri
1. Dikenakan pajak atas penghasilan
baik yang diterima/diperoleh dari
Indonesia dan dari luar Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif umum
(pasal 17)
3. Wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan
sebagai sarana untuk menetapkan
pajak yang terutang dalam suatu
tahun pajak
1. Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan bruto dengan tarif pajak
sepadan (pasal 26)
3. Tidak wajib menyampaikan Sura
Pemberitahuan (SPT) karena
kewajiban pajaknya dipenuhi
melalui pemotongan pajak yang
bersifat final.
Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri terdiri atas :
1. Orang Pribadi
Orang pribadi yang dimaksud :
a) Yang bertempat tinggal di Indonesia
b) Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
c) Yang berada dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indinesia, kecuali unit tertentu
dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :
a) Pembentukkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan
b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah
c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah
d) Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

3. Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Adanya subjek pajak yang meningga maka warisan yang belum dibagikan menjadi
subjek pajak.
Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri terdiri dari :
1. Orang Pribadi
Orang Pribadi yang dimaksud adalah :
a) Tidak bertempat tinggal di Indonesia
b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
c) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan :
 Dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
 Bukan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
2. Badan
Badan yang dimaksud adalah :
a) Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
b) Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau memperoleh penghasilan
di Indonesia :
 Dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
