pajak penghasilan.docx - DEFINISI Pajak penghasilan(PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

pajak penghasilan.docx - DEFINISI Pajak penghasilan(PPh...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

DEFINISI Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden , Keputusan Mentri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi : 1. Subjek Pajak Dalam Negeri 2. Subjek Pajak Luar Negeri Perbedaan penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain : Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri 1. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima/diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum (pasal 17) 3. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak 1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan (pasal 26) 3. Tidak wajib menyampaikan Sura Pemberitahuan (SPT) karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri terdiri atas : 1. Orang Pribadi Orang pribadi yang dimaksud : a) Yang bertempat tinggal di Indonesia b) Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan c) Yang berada dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indinesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria : a) Pembentukkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah d) Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
Image of page 1
3. Warisan yang belum terbagi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Adanya subjek pajak yang meningga maka warisan yang belum dibagikan menjadi subjek pajak. Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri terdiri dari : 1. Orang Pribadi Orang Pribadi yang dimaksud adalah : a) Tidak bertempat tinggal di Indonesia b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan c) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan : Dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia Bukan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 2. Badan Badan yang dimaksud adalah : a) Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia b) Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau memperoleh penghasilan di Indonesia : Dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

  • Spring '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture