AKUNTANSI PERPAJAKAN.pptx - PPh BADAN DAN AKUNTANSI...

PPh BADAN
DAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
PSAK 46 dan SPT PPh BADAN 1771 / 1771$
©Hoirina Rosindah S., S.E., 2015, Praktikum Pajak, Univ. Widyatama

Penghasilan Wajib Pajak Badan
•
Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai:
•
Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
• Yang diterima ( cash basis ) atau diperoleh ( accrual basis ) Wajib Pajak,
•
Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
•
Yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan,
• Dengan nama dan dalam bentuk apapun.
©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu

•
Objek PPh Badan (Pasal 4 Ayat 1 UU
PPh)
•
Non Objek PPh Badan (Pasal 4 Ayat 3
UU PPh)
©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu

Pengurangan yang Diperbolehkan
•
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat
dibedakan antara pengeluaran yang boleh dibebankan sbg biaya
( Deductible Expense ) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan
sbg biaya ( Non-Deductible Expense ).
•
Pada prinsipnya biaya yg boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
adalah biaya yg mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau
kegiatan utk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yg
pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau
selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut dan didukung dgn
bukti yg memadai (valid & reliable ) .
©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu

•
Deductible Expense dan Non-Deductible Expense diatur dalam Pasal 6
Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1 UU PPh.

Bada
n
SPT Pajak
Penghasilan
Beban yang dapat
dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn
fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak
(PPh25)
• Dipotong pihak lain
Pajak Perusahaan
6
Memoto
ng PPh
21 atas
gaji
Dipotong
Pajak oleh
pihak lain saat
menerima
penghasilan
PPN atas
penyerah
an
barang/ja
sa
Beban:
PBB,
Meterai
BPHTB,
Pajak
Daerah
Setor
Kas
negara
Lapo
r
KPP
PSAK 46
Pajak
atas
Laba
Perusah
aan
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pajak dalam Laporan Keuangan
PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pajak dalam Laporan Keuangan
PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013
8
Beban pajak
Arus kas dari aktivitas operasi
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pajak dalam Laporan Keuangan
PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013
Catatan atas LK
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pajak dalam Laporan Keuangan
PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013
Catatan
atas LK
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pajak dalam Laporan Keuangan
PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013
Catatan atas LK
Rekonsiliasi
Pajak Tangguhan
©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46

Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan 46
Akuntansi Pajak Penghasilan
•
Adopsi IAS 12 Accounting for Income Tax
•
Fokus pada pajak penghasilan perusahaan – beban pajak penghasilan dan
pajak tangguhan
•
Sebelum PSAK 46:
•