AKUNTANSI PERPAJAKAN.pptx - PPh BADAN DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PSAK 46 dan SPT PPh BADAN 1771 1771$ \u00a9Hoirina Rosindah S S.E 2015 Praktikum Pajak Univ

AKUNTANSI PERPAJAKAN.pptx - PPh BADAN DAN AKUNTANSI...

This preview shows page 1 - 13 out of 31 pages.

PPh BADAN DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PSAK 46 dan SPT PPh BADAN 1771 / 1771$ ©Hoirina Rosindah S., S.E., 2015, Praktikum Pajak, Univ. Widyatama
Image of page 1
Penghasilan Wajib Pajak Badan Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai: Setiap tambahan kemampuan ekonomis, Yang diterima ( cash basis ) atau diperoleh ( accrual basis ) Wajib Pajak, Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, Yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, Dengan nama dan dalam bentuk apapun. ©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu
Image of page 2
Objek PPh Badan (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh) Non Objek PPh Badan (Pasal 4 Ayat 3 UU PPh) ©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu
Image of page 3
Pengurangan yang Diperbolehkan Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dibebankan sbg biaya ( Deductible Expense ) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sbg biaya ( Non-Deductible Expense ). Pada prinsipnya biaya yg boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yg mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan utk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yg pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut dan didukung dgn bukti yg memadai (valid & reliable ) . ©IAI, 2013, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu
Image of page 4
Deductible Expense dan Non-Deductible Expense diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1 UU PPh.
Image of page 5
Bada n SPT Pajak Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1thn fiskal Kredit pajak Angsuran pajak (PPh25) Dipotong pihak lain Pajak Perusahaan 6 Memoto ng PPh 21 atas gaji Dipotong Pajak oleh pihak lain saat menerima penghasilan PPN atas penyerah an barang/ja sa Beban: PBB, Meterai BPHTB, Pajak Daerah Setor Kas negara Lapo r KPP PSAK 46 Pajak atas Laba Perusah aan ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 6
Pajak dalam Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013 Aset lancar Aset tidak lancar Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 7
Pajak dalam Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013 8 Beban pajak Arus kas dari aktivitas operasi ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 8
Pajak dalam Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013 Catatan atas LK ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 9
Pajak dalam Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013 Catatan atas LK ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 10
Pajak dalam Laporan Keuangan PT. Pertamina (Persero) LK 31 Desember 2013 Catatan atas LK Rekonsiliasi Pajak Tangguhan ©Dwi Martani, 2015, Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK 46
Image of page 11
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 Akuntansi Pajak Penghasilan Adopsi IAS 12 Accounting for Income Tax Fokus pada pajak penghasilan perusahaan – beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan Sebelum PSAK 46:
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 31 pages?

  • Spring '17
  • islah

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture