TUGAS DAN FUNGSI BPK RI DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.docx - TUGAS DAN FUNGSI BPK RI DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

TUGAS DAN FUNGSI BPK RI DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

TUGAS DAN FUNGSI BPK RI DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA (Pengantar) Oleh: Nursiska Ria, SE., MAA., Ak., CFE PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2012 SELAYANG PANDANG BPK – RI Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945 , BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah , dan diresmikan oleh Presiden Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 : Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS Ketua diangkat R. Soerasno Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar Hukum Pemeriksaan BPK RI UUD 1945 Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Pasal 23 E, Ayat (1), Amandemen ke-3 UU 17/2003
Image of page 1
Keuangan Negara Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir Pasal 30, Ayat (1) UU 1/2004 Perbendaharaan Negara
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

  • Fall '17
  • DOSEN

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture