HUKUM PERBANKAN SYARIAH.docx - HUKUM PERBANKAN SYARIAH Oleh DR.H.ABDURRAHMAN SH,MH(Hakim Agung Mahkamah Agung RI Masalah tentang Perbankan Syariah dalam

HUKUM PERBANKAN SYARIAH.docx - HUKUM PERBANKAN SYARIAH Oleh...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

HUKUM PERBANKAN SYARIAH Oleh DR.H.ABDURRAHMAN, SH.,MH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) Masalah tentang Perbankan Syariah dalam artian “Bank Tanpa Bunga” atau “Bank dengan Prinsip Perjanjian Bagi Hasil” sudah mulai diperkenalkan di negara kita sejak awal tahunan 1990-an. Secara formal dalam perundang-undangan baru dimunculkan dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2006. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang Ekonomi Syariah. Penjelasan pasal yang bersangkutan dalam TLN No. 4611 menyebutkan yang dimaksud dengan “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi “Bank Syariah”. Hal ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 94 tentang Perbankan Syariah yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengaturan tentang Perbankan Syariah sudah dilakukan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia akan tetapi masih belum memadai. Dalam konsideran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 huruf d disebutkan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Selain itu ada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Perbankan Syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang
Image of page 1
melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/ 24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 butir 8 dan 9 memberikan penjelasan tentang dua komponen tersebut. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Fall '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes