AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.docx - INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan(Sektor Publik Nama Dosen H Parjiyo

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.docx - INSTITUT TEKNOLOGI DAN...

This preview shows page 1 - 3 out of 46 pages.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan (Sektor Publik) Nama Dosen : H. Parjiyo Sukarto,SE.,MM. 087871371950 0811123688 email : [email protected] AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SEKTOR PUBLIK) LITERATUR: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengganti PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5. Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Buku AKUNTANASI SEKTOR PUBLIK terbitan UII Press, pengarang Mahmudi. I. KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Kegagalan Sektor Publik dalam bentuk kegagalan pemerintah (government failure), kelumpuhan birokrasi, mafia hukum, kekacauan politik, perang, terorisme, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat mengganggu sektor bisnis dan sosial suatu bangsa dan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi pada suatu negara atau daerah. Mengapa Sektor Publik diperlukan : 1. Sektor Publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat yang tidak disediakan oleh sektor private maupun sektor sosial. 2. Sektor Publik diperlukan sebagai regulator. 3. Sektor Publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengemban amanah konstitusi melalui birokrasi pemerintahan. Lingkup Organisasi Sektor Publik : 1. Bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. - Pelayanan Kebutuhan Dasar (kesehatan, pendidikan dasar, bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan ). 1
Image of page 1
- Pelayanan Administratip (KTP, paspor, Akte Kelahiran BPKB dll.) - Pelayanan Barang (sembako, air bersih, air irigasi, bahan bakar gas dan minyak. - Pelayanan Jasa (Jasa Pos dan telekomunikasi, Jasa Listrik dan Energi, Jasa Bidang Pendidikan, Jasa Bidang Kesehatan dll). 2. Organisasi berasosiasi dengan Pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara. - Pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga non Kementrian, SKPD) 3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara. - BUMN, BUMD, Yayasan Milik Pemerintah Perbedaan Sektor Publik, Sektor Bisnis dan Sektor Sosial. Aspek Perbedaan Sektor Bisnis Sektor Public Sektor Sosial ----------------------------- --------------------------------------- ------------------------------ ------------------------- Tujuan Aorganisasi . Menacari laba . Non profit . Non Profit . Penyedia barang dan jasa . Pelayanan publik . Pelayanan sosial Komersial (publik serv oriented) dan kemanusiaan Sumber Pendanaan Setoran modal, laba ditahan, Pajak, PBBP, retribusi, Donasi, utang, hasil Hasil penjualan, utang,saham laba BUMN/D, hibah, usaha Utang, penjualan aset. Kepemilikan Dimiliki pemegang saham Dimiliki negara atau Dimiliki masyarakat (shareholder) seluruh rakyat Pertanggung jawaban Kepada pemegang saham Kepada Rakyat dan Kepada masyarakat /investor Parlemen DPR/DPRD dan pemberi dana Struktur Organisasi Organisasi bisnis Struktur birokrasi Organisasi sosial Pemerintahan.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

  • Summer '18
  • Agus Setiawan

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture