Pemda Kelompok - for merge.docx - PS 1 Cover 2 Kata...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

PS: 1. Cover 2. Kata Pengantar 3. Simpulan saran 4. typo, spasi, format (time new roman 12 spasi 1,5) 5. kalau ada yang ga sesuai di rubah (kurangi/tambahin/hapus) I. Pendahuluan Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 23 tahun2014 tentang pemerintahan daerah.Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya berdasarkan asas desentralisasi dan asas otonomi daerah. Sistem desentralisasi menggantikan sentralisasi atau pemusatan kekuasaan pemerintah yang dianut sebelumnya. Pemerintah daerah kemudian dapat membuat kebijakan atau perda (peraturan daerah) guna mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Jumlah penduduk yang terus bertambah serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai tempat bermukim maupun gedung untuk keperluan pusat perbelanjaan yang berpengaruh terhadap jumlah luas ruang terbuka, Sementara itu kebutuhan akan adanya sarana penunjang lingkungan hidup yang sehat bagi warga kota makin meningkat dari hari-kehari. Seperti kebutuhan akan adanya daerah resapan air, kualitas udara yang baik dan tersedianya sarana rekreasi atau taman kota yang layak bagi masyarakat sebagai tempat berinteraksi sosial. Disamping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang {perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang} dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah penataan ruang merupakan
kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah. Seiring dengan berlakunya peraturan perundangan dibidang penataan ruang tersebut di atas, tidak dipungkiri bahwa masih terjadi perbedaan pemahaman atau persepsi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum jelasnya mekanisme dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang bisa melibatkan dan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Sehingga timbul kekhawatiran target waktu untuk menyesuaikan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melebihi dari yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang baru. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut akan berdampak pada terhambatnya pembangunan baik pada skala daerah maupun nasional. Selain itu, saat ini Kota merupakan pusat kehidupan manusia. Kota juga merupakan konsumen utama berbagai sumber daya yang karenanya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan demi kelangsungan kehidupan manusia

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture