UU Nomor 32 Tahun 1964.pdf - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA

UU Nomor 32 Tahun 1964.pdf - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...

This preview shows page 1 - 3 out of 24 pages.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perekonomian pada taraf Nasional Demokratis menuju ke arah pembangunan Negara dan Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik dan Deklarasi Ekonomi, perlu diganti peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang diwariskan dari kekuasaan Kolonial; b. bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting untuk Negara dan oleh karena itu persoalan lalu-lintas devisa perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu-lintas perdagangan/pembayaran dengan luar negeri dan untuk memperkuat kedudukan keuangan Negara dalam bidang devisa melalui pengerahan dana dan daya dari seluruh masyarakat; c. bahwa "Deviezen Ordonnantie 1940" dan "Deviezen Verordening 1940" menurut sifatnya dan maknanya bertentangan dengan peraturan devisa yang diperlukan pada tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini, dan berhubung dengan itu perlu diganti dengan peraturan devisa baru untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang- undang Dasar; 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/ 1963; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan : Mencabut : "Deviezen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205) dan "Deviezen Verordening 1940" (Staatsblad 1940 No. 291) kedua-duanya
Image of page 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - sebagaimana telah diubah dan ditambah; Menetapkan : Undang-undang tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam menjalankan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya, maka yang diartikan dengan istilah: 1. Dewan adalah: Dewan Lalu-Lintas Devisa; 2. Biro adalah: Biro Lalu-Lintas Devisa; 3. Emas adalah: Mata uang emas, emas yang belum atau telah diolah, terkecuali emas yang berwujud perhiasan atau barang pakai; 4. Devisa adalah: a. saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia; b. valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia. 5. Effek adalah: Tanda pencatatan dalam buku pinjaman atau daftar saham, obligasi, surat gadai, saham dan tanda keuntungan termasuk talon, kupon dan bukti deviden. 6. Bank Devisa adalah: Bank Indonesia dan Bank Negara lain, yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri, 7. a. Badan Hukum Indonesia adalah: Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib menurut hukum itu, yayasan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, tidak termasuk badan hukum yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya berada dalam tangan warga-negara asing atau badan hukum asing; b. Badan Hukum Asing: Suatu badan hukum yang tidak tercakup dalam sub a.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

  • Fall '18
  • Exex

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes