05. Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS.doc - Lembar Kerja Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta Workshop Peningkatan Mutu Tata Kelola PTS

05. Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS.doc - Lembar Kerja...

This preview shows page 1 - 4 out of 18 pages.

Lembar Kerja Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta Workshop Peningkatan Mutu Tata Kelola PTS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama 2012 Lembar Kerja Penyusunan Perguruan Tinggi 1
Image of page 1
Tugas Kelompok 1. Menetapkan organ atau organ pokok yang akan diatur dalam statuta PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 1) Organ Pokok PTSyang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah: a. Pengurus Badan Hukum Nirlaba; b. Rektor, Ketua, atau Direktur; dan c. Senat Perguruan Tinggi Swasta. Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut. Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain, diatur dalam Peraturan Badan Hukum Nirlaba (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu. Badan hukum nirlaba dapat menetapkan bahwa semua organ di dalam PTS diatur dalam statuta PTS yang bersangkutan. 2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Hukum Nirlaba dan PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 2) Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik kewenangan antara badan hukum nirlaba dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS. Aras kewenangan antara lain dapat terdiri atas empat macam*, yaitu: a. mengusulkan , dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, atau naskah akademik; b. mempertimbangkan , dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul; c. memutuskan , dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan; d. melaksanakan , berupa laporan pelaksanaan. Keterangan * : dapat ditambah misalnya kewenangan ‘ mengesahkan 3. Menetapkan Urusan PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 3) Aras kewenangan adalah aras kewenangan dalam pengelolaan berbagai urusan PTS , yang dapat dibagi dalam: a. urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau b. Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan badan hukum nirlaba. 2
Image of page 2
Urusan PTS, misalnya : Identitas (Visi, Misi, Tujuan); Kurikulum; Pendidik (Dosen); Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Kemahasiswaan; Proses Pembelajaran; Penilaian Pendidikan; Lulusan; Penelitian Ilmiah Publikasi Karya Ilmiah; Pengabdian Kepada Masyarakat; Prasarana Dan Sarana; Keuangan dan Kekayaan; Kesejahteraan; Kerjasama; Sistem Informasi Dan Komunikasi; Pengelolaan.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

  • Spring '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture