ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJA - ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGA N SURAT TEGURAN

ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJA

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGA N SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Dosen Pengampu Azlin Resiana, M.Pd DISUSUN OLEH : Anisatul Fitri 1602036427 PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU 2018
Image of page 1
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pajak yang terjadi, dimana dari tahun ke tahun selalu saja meningkat. Pada kenyataan nya cukup banyak dari dari masyarakat kita yang yang sengaja melalaikan kewajiban dan hingga saat ini, masih ada 27% dari total wajib pajak yang belum patuh, entah tidak membayarkan pajaknya maupun melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Tingkat kesadaran yang rendah tergambar dari tax coverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. (Prastowo : 2018). Padahal membayar pajak adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik. Pajak salah satu pendapatan utama yang potensial bagi Negara kita untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan nasional. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak terutang perpajakan harus ditingkatkan lagi guna tercapainya tujuan tersebut. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban nya antara lain hadirnya sistem adminitrasi perpajakan yang mengikuti kemajuan teknologi seperti e- SPT, e- Filing, e- Payment, e- Registration yang diharapkan dapat menjadikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mana wajib pajak tidak perlu lagi dating ke KPP, cukup dengan sistem online mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan nya. Namun pada kenyataan nya upaya yang dilakukan pemerintah belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak membayar pajak, tetapi kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal itu tidak dapat dianggap patuh. Maka dari itu pemerintah memberikan UU No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Fall '18
  • pak mujid

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes