PAJAK PENGHASILAN DISKUSI.6.docx - DIAN AYU W(041165249...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

DIAN AYU W (041165249) DISKUSI.6 1. Jelaskan bagaimana prinsip pengenaan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang berasal dari modal (berupa bunga, dividen, royalty) apabila terdapat Tax Treaty dan tidak terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara asal penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26! Seperti sudah diketahui bersama bahwa salah satu tujuan diadakannya tax treaty adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dengan demikian, agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama ( juridical double taxation ) maka suatu tax treaty membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Ketika masing- masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, maka berdasarkan tax treaty , hak masing- masing negara tersebut untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan dapat dihilangkan atau dibatasi. Dengan kata lain, ketika suatu negara mengadakan tax treaty maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam tax treaty. Perlu diketahui bahwa tax treaty tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan tax treaty . Adapun pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan didasarkan atas ketentuan domestik negara tersebut. Dengan demikian, apabila dalam tax treaty suatu negara diberi hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu, akan tetapi negara tersebut berdasarkan hukum domestiknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut maka negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut walaupun tax treaty memberikan hak pemajakan kepada negara tersebut. Apabila terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara tempat WPLN tersebut berkedudukan, maka pengenaan PPh-nya mengacu pada Tax Treaty dan pengenaan tarifnya adalah sesuai dengan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang negara yang bersangkutan. Tetapi apabila tidak ada Tax Treaty maka pengenaan PPh mengacu pada Pasal 26 UU PPh dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture