Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan

Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan Kesehatan Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc Tujuan Tujuan Mewujudkan pembangunan nasional di Mewujudkan bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010 dalam Kebijakan Kebijakan Desentralisasi bidang kesehatan Desentralisasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah daerah Pelaksanaan desentralisasi bidang Pelaksanaan kesehatan didasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab luas, Kebijakan Kebijakan Desentralisasi bidang kesehatan yang Desentralisasi luas dan utuh diletakkan di Kabupaten dan Kota, sedang desentralisasi bidang kesehatan di Provinsi bersifat terbatas kesehatan Pelaksanaan desentralisasi bidang Pelaksanaan kesehatan harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah serta Kebijakan Kebijakan Desentralisasi bidang kesehatan harus Desentralisasi lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom. Pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kesehatan Daerah dengan meningkatkan kemampuan Daerah dalam pengembangan sistem kesehatan dan manajemen kesehatan manajemen Kebijakan Kebijakan Desentralisasi bidang kesehatan harus Desentralisasi lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran maupun Kebijakan Kebijakan Sebagai pelengkap desentralisasi bidang Sebagai kesehatan dilaksanakan pula Dekonsentrasi bidang kesehatan yang diletakkan di Daerah Provinsi sebagai wilayah administrasi. Azas dekonsentrasi ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk melaksanakan kewenangan tertentu di bidang kesehatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Pusat Kebijakan Kebijakan Untuk mendukung desentralisasi bidang Untuk kesehatan dimungkinkan pula dilaksanakan Tugas Perbantuan di bidang kesehatan, khususnya dalam hal penanggulangan kejadian luar biasa, bencana dan masalah-masalah kegawatbencana daruratan kesehatan lain Hambatan Hambatan Komitmen dari semua pihak terkait Kelangsungan dan keselarasan Kelangsungan pembangungan kesehatan pembangungan Ketersediaan dan pemerataan sumber Ketersediaan daya manusia kesehatan yang berkualitas daya Kecukupan pembiayaan kesehatan Kejelasan pembagian kewenangan dan Kejelasan pengaturan kelembagaan pengaturan Hambatan Hambatan Kelengkapan sarana dan prasarana Kelengkapan kesehatan kesehatan Kemampuan manajemen kesehatan Kemampuan dalam penerapan desentralisasi dalam Tujuan Strategis Tujuan Upaya membangun komitmen Pemda, Legislatif, Upaya Masyarakat dan Stakeholder lain dalam kesinambungan pembangunan kesehatan kesinambungan Upaya peningkatan kapasitas sumber daya Upaya manusia manusia Upaya perlindungan kesehatan masyarakat Upaya khususnya terhadap penduduk miskin, kelompok rentan dan daerah miskin rentan Tujuan Strategis Tujuan Upaya pelaksanaan komitmen Nasional Upaya dan Global dalam program Kesehatan Daerah Daerah Upaya penataan manajemen kesehatan di Upaya era desentralisasi era ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online