Permenpu 63 1993 Garis Sempadan Sungai.pdf - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 63\/PRT\/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI DAERAH MANFAAT SUNGAI

Permenpu 63 1993 Garis Sempadan Sungai.pdf - PERATURAN...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI MENTERI PEKERJAAN UMUM Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. b. Bahwa berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dalam rangka penguasaan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut penetapan garis sempadan sungai, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai. c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Taun 1991 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen. 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen. 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M/1978 entang Kabinet Pembangunan V. 7. Keputusan President R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 8. Peaturan Menteri P.U. Nomor 39/PRT/1989 tentang pembagian wilayah sungai. 9. Peraturan Menteri P.U. Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air. 10. Peraturan Menteri P.U. Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.
Background image
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG GARIS SEPANDAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. 2. Direktorat Jenderal adalh Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. 3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa. 4. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Khusus/Kepala Daerah Istimewa. 5. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pengairan atas nama Menteriatau Gubernur Kepala Daerah. 6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Departemen Pekerjaan Umum Pada pada Propinsi yang bersangkutan. 7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi di Daerah Tingkat I. 8. Badan Hukum tertentu adalah badan hukuim senagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-undang No.11 tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Menteri PU, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi
Background image
Image of page 3

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture