26591_HK Jaminan.ppt - HUKUM JAMINAN oleh Munawar Kholil SH...

This preview shows page 1 out of 42 pages.

Unformatted text preview: HUKUM JAMINAN oleh : Munawar Kholil, SH., MHum. (Dosen FH UNS) E-mail: [email protected] 1 Agunan (Jaminan) Kredit 1. 2. 3. 4. 5. Pengertian umum lihat Psl 1131 dan Ps 1132 KUHPdt. Sifat perjanjian penjaminan adalah “Accesoir”, perjanjian pokoknya adalah pemberian kredit (hutang-piutang). Akibat hukum sifat “accesoir”: adanya tergantung pada perjanjian pokok; hapusnya tergantung pada perjanjian pokok; jika perjanjian pokok batal/ikut batal; ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok; jika perutangan pokok beralih karena “cessie”, subrogasi, maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Emai: [email protected] 2 Bentu-bentuk Lembaga Jaminan 1. 2. 3. 4. 5. Hak Tanggungan (UU No. 4 Th 2006)--- sebelumnya obyek jaminannya tanah adlh dg Hipotik dan Creidietverband (ikatan kredit). Hipotik (Ps 314 KUHD, UU No. 2 Th 1992 ttg Pelayaran beserta PP No. 24 Th 1985 bagi hipotik Kapal, dan UU No. 15 Th 1992 ttg Penerbangan Hipotik Pesawat. Gadai (Pand), diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPdt. Fiducia (UU No. 42 Th 1999) Jaminan Perorangan (Borgtocht/ Personal Guarantie), diatur dlm Ps 1820-1850 KUHPdt. Emai: [email protected] 3 Asas-Asas Jaminan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak jaminan memberikan kedudukan yg didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan thd para kreditur lainnya. Hak jaminan merupakan hak accesoir thd perjanjian pokok. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. (benda jaminan bukan harta pailit). Hak jaminan mrpk hak kebendaan (droit de suit). Kreditur pemegang hak jaminan mpy kewenangan penuh utk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Berlaku asas publisitas. Emai: [email protected] 4 Penggolongan Lembaga Jaminan 1. 2. 3. 4. 5. Menurut cara terjadinya: jaminan yang lahir karena ditentukan oleh UU dan Jaminan yang lahir karena perjanjian. Menurut lingkupnya: Jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut sifatnya: Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Menurut obyeknya: Jaminan yang menguasai benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Menurut kewenangan menguasainya: jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Emai: [email protected] 5 Jaminan yang Lahir Karena Undang-Undang Adalah jaminan yang adanya ditunjuk UU tanpa adanya perjanjian para pihak. Contoh: Pasal 1131, 1132 KUHPerdata Kreditur Konkuren: kreditur yang kedudukannya sama berhak (kreditur bersama) dan tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangya. Emai: [email protected] 6 Lanjutan ….. Kreditur Preferen: kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan, yaitu pemegang hak “Privilegi”, pemegang gadai dan pemegang “hipotik” dan hak tanggungan. Hak Privilegi: suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur, didahulukan pemenuhannya daripada kreditur-kreditur yang lain sematamata berdasarkan sifat piutangnya. Macam Privilegi: “Privilegi Umum” dan “Privilegi Khusus” (Ps 1134, 1149, 1139 KUHPdt). Emai: [email protected] 7 Hak Retensi Hak Retensi (hak untuk menahan benda jaminan) termasuk hak jaminan yang ditentukan oleh UU dan diatur dalam berbagai pasal, antara lain terdapat dalam perjanjian sewa menyewa (Buku III KUHPdt), pd Gadai, pd “bezitter” yang jujur (Buku II KUHPdt), pd perj pemberian kuasa, perj perburuhan (Buku III KUHPdt) dalam KUHD dan lain-lain. Emai: [email protected] 8 Hak Jaminan yang Lahir dari Perjanjian Termasuk dalam jenis ini adalah Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fiducia, Penanggungan (borgtocht/personal guarantie), Perjanjian Garansi, Pertanggungan tanggungmenanggung dan lain-lain. Emai: [email protected] 9 Jaminam Kebendaan Yaitu jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, mpy hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suits) dan dapat diperalihkan (contoh, Hak tanggungan, hipotik, gadai dll) Asas Prioriteit: hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu tjd) lebih diutamakan drpd hak kebendaan yg terjadi kemudian. Emai: [email protected] 10 Jaminan Perorangan Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan thd debitur ttt, thd harta kekayaan debitur semuanya (contoh borgtohct). Asas Kesamaan (Ps 1131, 1132 KUHPdt): tidak membedakan mana piutang yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang tjd kemudian, semuanya mpy kedudukan yg sama, tdk mengindahka urutan tjd-nya, semua mpy kedudukan yg sama thd harta kekayaan debitur. Emai: [email protected] 11 Lanjutan … Jika tjd tumbukan antara hak kebendaan dan hak perorangan pada asasnya hak kebendaan lebih kuat drpd perorangan, tdk peduli apakah hak kebendaan itu tjd lebih dahulu atau lebih belakangan dari hak perorangan. Dengan batasan, kecuali jika org yg mpy hak kebendaan itu sendiri terikat oleh hak perorangan yang diadakannya. Emai: [email protected] 12 Contoh Kasus A mempunyai hak milik atas sebuah rumah. A memberikan pinjam pakai rumah tsb kpd B untuk jangka waktu 10 bulan. Waktu perjanjian pinjam pakai berjalan 8 bulan A kecewa, menghendaki menarik kembali barangnya dengan gugat “revindikasi”. Emai: [email protected] 13 Jaminan atas Benda Bergerak Arti penting pembedaan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Hk Perdata, berkaitan dg: 1. Cara Pembebanan/pengikatan jaminan. 2. Cara Penyerahan: Benda Bergerak dg cr simbolis (kunci gudang), “traditio brevimanu constitutum possessorium” (penyerahan dg trs melanjutkan penguasaan benda itu), Cessie, Endosemen (Ps 612 KUHPdt). Benda tdk bergerak dilakukan penyerahan yuridis dg bentuk akta autentik dan didaftarkan. 2. Dalam hal Kedudukan berkuasa (bezit): utk benda bergerak berlaku Ps 1977 KUHPdt (bezit bd bergerak sbg hak yang sempurna), sedang benda tdk bergerak tdk belaku yg demikian. 3. Daluwarsa (Verjaring): benda bergerak tdk mengenal kedaluarsa, sdg benda tdk bergerak mengenal lembaga daluarsa. Emai: [email protected] 14 Pengikatan Jaminan 1. 2. Benda Bergerak: Gadai (Ps 1150 KUHPdt) Fiducia (UU No. 42 Th 1999) Benda Tidak Bergerak (tetap): Hak Tanggungan (UU No. 4 Th 1996) Hipotik (Ps 1162 KUHPdt) Emai: [email protected] 15 Jaminan yang Menguasai bendanya Gadai/Pand/ Pledge Hak retensi / Possessory liens Emai: [email protected] 16 Jaminan yang Tidak Menguasai Bendanya Hak Tanggungan, Hipotik (Mortgage), Fidusia, Privilegi. Di luar negeri: Mortgage, cattel mortage (ship mortage dan aircraft mortage),Fidusia (fiduciary transfer of ownership), hire purchase (sewa beli), preferential right (hak privilegi) Emai: [email protected] 17 HAK TANGGUNGAN Dasar Hukum: UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). HT adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dlm UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, utk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Emai: [email protected] 18 Ciri-ciri HT 1. 2. 3. 4. Memberikan kedudukan yang diutamakan/mendahulu kpd pemegangnya (droit de preference); Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit desuite); Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga & memberikan kepastian hukum kpd pihak2 yang berkepentingan. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Emai: [email protected] 19 Azas-Azas HT 1. 2. 3. Asas Publisitas (pendaftaran di KPN – mengikat pihak ketiga). Asas Spesialitas (hrs dicantumkannya isi secara lengkap obyek HT dlm APHT, jk tdk batal demi hukum) Asas Tak dapat Dibagi-bagi (HT membebani scr utuh obyek HT & setiap bagian daripadanya), telah dilunasi sebagian dr utang yg dijamin tdk berarti terbebasnya sebagian obyek HT dr beban HT) Emai: [email protected] 20 Subyek Hak Tanggungan Pemberi Hak Tanggungan: Orang atau badan hukum yang mpy kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HT ybs. Dapat debitur sendiri atau pihak lain atau bersama-sama. Pemegang Hak Tanggungan: Orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sbg pihak yg berpiutang.--- (WNI, BHI, WNA, BHA) Emai: [email protected] 21 Obyek Hak Tanggungan Obyek Hak Tanggungan adalah tanah, dengan status: a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai yang harus memenuhi 4 syarat: 1. Dapat dinilai dengan Uang; 2. Termasuk hak yang terdaftar dalam daftar umum. 3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan;…. jika tanah wakaf bgmna?? 4. Memerlukan penunjukan oleh UU. Emai: [email protected] 22 Proses Pembebanan 1. 2. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, yang didahului perjanjian hutang-piutang. Tahap Pendaftaran di Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya HT yang dibebankan. Emai: [email protected] 23 ISI AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (APHT) 1. 2. 3. 4. 5. Nama dan identitas subyek HT Domisili para pihak Penunjukan secara jelas utang Nilai tanggungan Uraian yg jelas mengenai obyek HT Emai: [email protected] 24 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada dasarnya pembebanan HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT, hanya apabila benar-benar diperlukan, dalam hal pemberi HT tidak dapat hadir di hadapan PPAT diperlukan SKMHT sbg dasar pembuatan APHT. SKMHT tdk dapat ditarik kembali atau tdk dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tsb telah dilaksnkan/telah habis jangka waktunya. Emai: [email protected] 25 Tingkat-Tingkat HT (Ps 5 UUHT) Suatu obyek HT dpt dibebani dg lebih dari satu HT.---- peringkat 1, peringkat 2 dst. Peringkat masing2 HT ditentukan menurut tgl pendaftarannya pd Kantor Pertanahan (tgl pendaft buku tanah). Peringkat HT yg didaftar pd tgl yg sama ditentukan mnrt tgl APHT yg bersangkutan, apabila masih pada tgl yg sama maka ditentukan oleh nomor urut pemberian APHT.—hal ini dimungkinkan krn APHT hanya dpt dilakukan oleh PPAT yg sama. Emai: [email protected] 26 Peralihan HT Beralihnya HT dapat karena Cessie, Subrograsi, Pewarisan, atau sebab-sebab lain, misalnya: pengambil alihan atau penggabungan Perusahaan shg menyebabkan beralihnya piutang ke perusahaan baru. Peralihan HT wajib didaftarkan oleh kreditur yg baru kpd Kantor Pertanahan. Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur pemegang HT kpd pihak lain. Subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitur. Emai: [email protected] 27 Hapusnya HT 1. 2. 3. 4. Hapusnya hutang yang dijamin dg HT. Dilepaskannya HT oleh pemegang HT. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hapusnya hak atas tanah yg dibebani HT. Emai: [email protected] 28 PENCORETAN HT (ROYA) Roya adalah pencoretan adanya beban HT pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya Emai: [email protected] 29 EKSEKUSI HT Eksekusi HT terjadi apabila Debitur cidera janji (wanprestasi), maka obyek HT dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan Per-UU yg berlaku dan pemegang HT berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya utk pelunasan piutangnya, dg hak mendahulu drpd kreditur2 yg lain. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang HT, penjualan HT dpt dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yg menguntungkan semua pihak. – dilakukan 1 bulan setelah diberitahukan scr tertulis kpd pihak2 yg bkptg, & diumumkan di 2 srt kabar daerah. Emai: [email protected] 30 JAMINAN FIDUSIA Fidusia (Belanda: Fiduciare Eigendom Overdracht; Inggris: Fiduciary Transfer of Ownership). Fidusia adlh penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dasar Hukum: UU No. 42 Th 1999. Emai: [email protected] 31 Prinsip Utama Jaminan Fidusia 1. 2. 3. 4. Pemegang Fidusia hanya berfungsi sbg pemegang jaminan saja, bukan sbg pemilik yg sebenarnya. Hak Pmgg Fidusia utk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur. Apbila hutang sdh dilunasi, maka obyek jaminan fidusia hrs dikembalikan kpd pihak pemberi fidusia Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kpd pemberi fidusia Emai: [email protected] 32 Hutang yang Dijamin dg Fidusia 1. 2. 3. Hutang yg telah ada. Hutang yg akan ada dikemudian hari (kontinjen), tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Hutang yg dpt ditentukan jumlahnya pd saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban utk dipenuhi. Emai: [email protected] 33 Obyek Jaminan Fidusia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Benda tsb hrs dpt dimiliki dan dialihkan secara hukum; Dapat atas benda berwujud. Dpt jg atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. Benda bergerak. Benda tdk bergerak yang tdk dpt diikat dg hak tanggungan. Benda tdk bergerak yg tidk dapat diikatkan dg hipotik. Baik ats benda yg sudah ada maupun thd benda yg akan diperoleh kemudian. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. Termasuk hasil dari benda yang telah mjd obyek fidusia. Termasuk jg hasil klaim asuransi dari benda yg mjd obyek jaminan fidusia Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dpt juga menjadi obyek jaminan fidusia.– floating lien atau floating charge. Emai: [email protected] 34 Perkecualian Fidusia (UUF tidak berlaku thd): 1. 2. 3. 4. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Hipotik atas kapal yang terdaftar dg isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih. Hipotek atas pesawat terbang. Gadai Emai: [email protected] 35 Poses Penjaminan Fidusia 1. 2. 3. Pembuatan Perjanjian HutangPiutang Pembuatan “Akta Jaminan Fidusia” Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)- dikeluarkan “Sertifikat Jaminan Fidusia” Emai: [email protected] 36 Hapusnya Jaminan Fidusia 1. 2. 3. Hapusnya hutang yang dijamin dg Fidusia; Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau Musnahnya benda yg mjd obyek jaminan Fidusia. Emai: [email protected] 37 Hak Mendahulu Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan thd kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang mjd obyek Jaminan Fidusia. Hak yg didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Emai: [email protected] 38 Eksekusi Jaminan Fidusia Penjualan benda yang mjd jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika cara demikian dpt diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.--dilaks setelah 1 bulan sejak diberitahu secara tertulis oleh pemberi/penerima fidusia, diumumkan 2 srt kabar di daerah ybs. Emai: [email protected] 39 Eksekusi Batal Demi Hukum Dilaksanakan bertentangan dengan Ps 29 dan 31 UUF Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fidusia utk meiliki benda jaminan apabila debitur cidera janji. Emai: [email protected] 40 Sanksi Pidana Psl 35 UUF dengan penjara paling singkat 1 th max 5 th dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan max Rp 100 juta. Psl 36 UUF: mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan, dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sanksi pidana penjara paling lama 2 th dan denda paling banyak Rp 50 juta Emai: [email protected] 41 Emai: [email protected] 42 ...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture