siap seminar - A. JUDUL : PELAKSANAAN PERENCANAAN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. JUDUL : PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN B. LATAR BELAKANG Pembangunan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan mencapai kemakmuran, keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di segala bidang ini harus dilaksanakan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak hanya di pusat pemerintahan saja. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 maupun pasal 18 amandemen II UUD 1945. Adanya ketentuan pasal 18 UUD 1945 ini beserta Amandemennya memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 1 . Otonomi daerah dirancang untuk mengoreksi pola pembangunan yang sentralistik sebagaimana dipraktekkan selama masa orde baru. Undang-undang otonomi daerah juga dirancang sebagai langkah peningkatan partisipasi dan tanggung jawab daerah dalam proses pembangunan didaerahnya sendiri dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan 2 . Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pembangunan nasional tidaklah mungkin dapat dicapai hanya dalam waku beberapa tahun saja, apalagi kalau diingat bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh wilayah 1 . R.I, Undang-Undang Dasar 1945 , Bab IV, Pasal 18, ayat 2. 2 . Johan Erwin Isharyanto, “Implikasi Yuridis Kewenangab Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Di Wilayah Laut Dalam Kerangka Otonomi Daerah” , Jurnal Konsitusi, II (November, 2009), 103- 104.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Negara. Dengan demikian, supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya baik yang menyangkut segi-segi pembiayaannya, demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan khusunya dalam bidang perencanaan pembangunan, pemerintah membentuk lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan perencanaan pembangunan. Apabila di tingkat pemerintah pusat badan ini dikenal dengan BAPPENAS (Badan Prencanaan Pembangunan Nasional) maka di tingkat pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten dibentuklah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di bawah kepemimpinan kepala daaerah masing -masing . BAPPEDA sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sangat penting
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 19

siap seminar - A. JUDUL : PELAKSANAAN PERENCANAAN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online