BIMBINGAN 1 - 1 A JUDUL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 A. JUDUL : PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN B. LATAR BELAKANG MASALAH Pembangunan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan mencapai kemakmuran, keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di segala bidang ini harus dilaksanakan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak hanya di pusat pemerintahan saja. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 maupun pasal 18 Amandemen II UUD 1945. Adanya ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ini beserta Amandemennya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pembangunan nasional tidaklah mungkin dapat dicapai hanya dalam waku beberapa tahun saja, apalagi kalau diingat bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh wilayah Negara. Dengan demikian, supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan pembangunan khusunya dalam bidang perencanaan pembangunan, pemerintah membentuk lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan perencanaan pembangunan. Apabila di tingkat pemerintah pusat badan ini dikenal dengan BAPPENAS (Badan Prencanaan Pembangunan Nasional) maka di tingkat pemerintah daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten dibentuklah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di bawah kepemimpinan kepala daaerah masing-masing . Menurut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat dirumuskan fungsi BAPPEDA antara lain sebagai berikut: 1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah. 2. Koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas atau satuan organsasi lain di lingkungan pemerintah daerah. 3. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. 4. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah. 5. Identifikasi rencana program atau proyek pembangunan daerah.
Background image of page 2
3 6. Penyusunan laporan, evaluasi,dan data pembangunan daerah. 7. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Gubernur/Walikota/Bupati. Dengan melihat beberapa tugas tersebut diatas maka keberadaan BAPPEDA sangat berperan sekali dalam proses pembangunan, untuk itu peningkatan efektifitas kinerja BAPPEDA sangat diperlukan sekali untuk memperlancar program pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah termasuk di Daerah Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian BAPPEDA sangat dituntut keprofesionalismenya didalam menjalankan fungsi tersebut karena pembangunan ini menyangkut
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/02/2010 for the course BABI anda taught by Professor Beruk during the Spring '10 term at Kuala Lumpur Infrastructure University College.

Page1 / 22

BIMBINGAN 1 - 1 A JUDUL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online