corp gov - Sumber :...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sumber : http://www.jamsostek.co.id/content_images/pedoman4.jpg 1.1 Organ Perusahaan Organ perusahaan adalah : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), b. Komisaris, dan c. Direksi. 1.1.1 RUPS RUPS merupakan organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perusahaan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris seperti melakukan pengambilan keputusan tentang pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang tersebut pada dasarnya hanya dibatasi oleh UU PT dan atau Anggaran Dasar Perusahaan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1.1.2 Direksi Direksi merupakan organ perseroan yang menjalankan tugas melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 1 sebagai amanat dari pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS. Sebagai pemegang amanat dari pemegang saham, Direksi harus bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan. 1.1.3 Komisaris Komisaris dibentuk sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan tugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan 2 . 1.1.4 Organ-organ dan Mekanisme Pendukung Corporate Governance 1.1.4.1 Satuan Pengawasan Intern Setiap perusahaan wajib mempunyai Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan 3 yang bertanggung jawab kepada Direksi. 1.1.4.2 Komite Audit ( Audit Committee ) Komite Audit dapat dibentuk oleh Komisaris dan bertanggungjawab kepada Komisaris dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja, BUMN dituntut untuk dapat mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdayaguna dan berhasilguna dan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen. 1.1.4.3 Sekretaris Perusahaan ( Corporate Secretary ) Setiap Perusahaan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dan melaporkan pengangkatan tersebut kepada Bapepam. Sekretaris Perusahaan adalah Pejabat Perusahaan Tercatat yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan ( Corporate Secretary ). Sekretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Direksi Perusahaan yang bersangkutan 4 . Penunjukan Sekretaris Perusahaan wajib diumumkan dalam RUPS. 1 pasal 6 PPPP 2 Pasal 97 UUPT 3 Pasal 28 ayat 1 PPPP 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.4 (Lampiran SK Kepala Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996) tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan 2
Background image of page 2
1.1.4.4 Komite Corporate Governance Komite Corporate Governance diusulkan untuk dapat dibentuk oleh Komisaris dan bertanggungjawab kepada Komisaris untuk mengkaji good corporate governance practices di Perusahaan dan menjamin bahwa praktek-praktek tersebut dilaksanakan secara efektif. 1.1.4.5 Komite
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 11

corp gov - Sumber :...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online