kasus akpem2 - Minggu, 13 Juli 2008 Standar Akuntansi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Minggu, 13 Juli 2008 Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Instrumen Pokok Manajemen Keuangan Pemerintahan Setelah lama berada dalam kondisi ketiadaan standar akuntansi pemerintahan, maka pada 13 Juni 2005 akhirnya terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP No. 24 Tahun 2005 ini disusun oleh suatu komite independen yang dikenal dengan Komiter Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedudukan SAP ini merupakan pelaksanaan dari UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 32 (1) yang berbunyi: ”Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat 1 dan 3 Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : ”Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan pemerintah di Indonesia. Selain itu SAP ini juga merupakan salah satu instrumen strategik dalam manajemen keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP dijadikan dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, aliran kas dan catatan atas laboran keuangan yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Bagi BPK, SAP merupakan patokan/kreteria untuk membuat opini/pendapat atas laporan keuangan pemerintah yang diperiksanya. Dari sisi pengawasan legislatif terhadap eksekutif maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut sebagai pengejawantahkan arti penting akuntabilitas dalam good governance. Laporan pertanggungjawaban Kepala Negara / Kepala Daerah menjadi sangat penting, lebih-lebih DPR/DPRD sudah semakin sadar akan hak konstitusionalnya. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah salah mekanisme transparansi pemerintah terhadap Publik.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SOPD Diminta Laporkan Dana Secara Transparan 07 Jan 2010 * Berita Kota * Nasional BANDUNG, BK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) meminta satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) provinsi/ kabupaten/kota seJabar transparan dalam melaporkan anggaran dari APBN. Kebijakan itu untuk menghindari penyelewengan dalam penggunaan dana. Permintaan itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD Jabar Diah Nurwitasari seusai
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/14/2011 for the course ACCT 101 taught by Professor Ggfthyu during the Spring '11 term at University of Central Punjab.

Page1 / 8

kasus akpem2 - Minggu, 13 Juli 2008 Standar Akuntansi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online