BAB I KUA 2019.docx - KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN(KUA \u2013 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I KUA 2019.docx - KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN(KUA –...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) – KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR NOMOR : NOMOR : TENTANG : KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindaklanjuti melalui Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dengan Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, Pendahuluan | Bab.I 1
Image of page 1
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) – KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes