Resensi_Jurnal_Implementasi_Desentralisa.docx - RESENSI JURNAL Judul Jurnal Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia Penulis

Resensi_Jurnal_Implementasi_Desentralisa.docx - RESENSI...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

RESENSI JURNAL Judul Jurnal : Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia Penulis : Kadin M. Simanjuntak Jumlah Halaman : 20 Halaman Tahun : 2015 SINOPSIS Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Sistem desentralisasi ini berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Tetapi, fakta yang terjadi pada saat ini adalah desentralisasi yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia pasca reformasi kurang diterapkan secara maksimal. Implementasinya juga masih setengah hati. Seharusnya, UU No. 22 tahun 1999 menghasilkan desentralisasi yang bisa menciptakan komunikasi baru antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta memberi tangung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, UU tersebut memunculkan masalah distribusi wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga tanggung jawab Pemerintah Pusat yakni politik internasional, pertahanan, keamanan nasional, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, dan agama; sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab diluar bidang tersebut.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20
  • Dr joseph

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes