kem_ppkf_2021.pdf - KEM PPKF 2021 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan

kem_ppkf_2021.pdf - KEM PPKF 2021 KERANGKA EKONOMI MAKRO...

This preview shows page 1 out of 251 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 251 pages?

Unformatted text preview: KEM PPKF 2021 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi i KEM PPKF 2021 KATA PENGANTAR S egala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penyampaian dokumen KEM PPKF ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan KEM dan PPKF selambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya, sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen KEM PPKF tahun 2021 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2021. Dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi dokumen penting karena disusun dalam kondisi yang extraordinary di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, dokumen KEM PPKF tahun 2021 menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini serta terus menjaga komitmen Pemerintah untuk meningkatkan berbagai upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pemerintah menyadari bahwa upaya pencapaian Visi Indonesia Maju 2045 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. i KEM PPKF 2021 Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efisien dan efektif. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah. Secara garis besar, KEM PPKF tahun 2021 ini mencakup: Pertama, menjelaskan tantangan dan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial, ekonomi dan keuangan, baik di tingkat global maupun domestik, serta penjelasan tentang upaya yang dilakukan beberapa negara di dunia untuk mengatasi pandemi tersebut. Kedua, memberikan ilustrasi perkembangan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 serta respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah atas perubahan baseline ekonomi 2020. Ketiga, menguraikan tentang tantangan fundamental perekonomian jangka menengah-panjang sebagai tantangan bagi Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT) yang menjadi landasan pikir dalam perumusan kebijakan fiskal 2021. Keempat, menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir dan perkiraan tahun 2021, upaya recovery perekonomian nasional dan reformasi belanja dan pendapatan negara, serta arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2021. Pada bagian ii ini juga dijelaskan kebijakan realokasi dan refocusing belanja KEM PPKF 2021 Kementerian/Lembaga tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Kelima, memberikan penjelasan tentang risiko fiskal yang dihadapi ke depan. Keenam, menjabarkan kebijakan pagu indikatif Kementerian/Lembaga tahun 2021 yang menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan penganggaran Kementerian/Lembaga tahun 2021. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam merumuskan kebijakan makro fiskal tahun 2021 yang disusun dalam dokumen KEM PPKF tahun 2021 ini dan menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan diskusi yang positif dengan para Anggota DPR RI dan DPD RI yang terhormat, untuk menyempurnakan arah dan strategi kebijakan ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021. Pembahasan yang lebih intensif tersebut diharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik, serta perbaikan perumusan strategi kebijakan makro fiskal yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, Mei 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati iii KEM PPKF 2021 DAFTAR SINGKATAN 2P 3A 3T 4K : Peningkatan Promosi dan Partisipasi Pelaku Usaha Swasta : Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas : Tertinggal, Terdepan, dan Terluar : Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif 7DDR : 7 Day Repo Rate AI AIIB : Artificial Intelligence : Asian Infrastructure Investment ABMI ADB ADD ADHB AEO AEoI AKB AKI AKM : : : : : : Asian Bond Market Initiatives Asian Development Bank Alokasi Dana Desa Atas Dasar Harga Berlaku Authorized Economic Operator Automatic Exchange of Information Bank : Angka Kematian Bayi : Angka Kematian Ibu : Assessmen Kompetensi Alkes ALM Minimum : Alat Kesehatan : Asset Liability Management Alpung Alutsista : Alat Apung : Alat Utama Sistem Senjata Almatsus AMC APBD APBN : Alat Material Khusus : Aspiring Middle Class : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APK : Angka Partisipasi Kasar APM APO iv : Angka Partisipasi Murni : Asian Productivity Organization AR AS ASABRI ASEAN ASLUT ASN ASPDB : Augmented Reality : Amerika Serikat : Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia : Association of Southeast Asian Nations : Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar : Aparatur Sipil Negara : Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat ATK ATM ATP B20 B30 B40 B50 : : : : : : : BAU Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Business as Usual BCM : Business Continuity Management Bansos Bappenas BBM BBN BCG BEI BEPS BHP Bidikmisi Alat Tulis Kantor Anjungan Tunai Mandiri Ability to Pay Biodiesel20 Biodiesel30 Biodiesel40 Biodiesel50 : Bantuan Sosial : Kementerian Perencanaan : Bahan Bakar Minyak : Bahan Bakar Nabati : Boston Consulting Group : Bursa Efek Indonesia : Base Erosion and Profit Shifting : Biaya Hak Penggunaan BIN : Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi. : Badan Intelijen Negara BLBU BLK : Bantuan Langsung Benih Unggul : Balai Latihan Kerja BKC BLPS BLU : Barang Kena Cukai : Biaya Layanan Pengolahan Sampah : Badan Layanan Umum KEM PPKF 2021 BM DTP COVID-19 CPO CTF DAK DAKF DAK NF DAU DBH DER DID DIRE DIY DJA DJBC BPHTB : Bea Masuk Ditanggung Pemerintah : Barang Milik Negara : Bank Negara Indonesia : Bank of Japan : Bantuan Operasional Kesehatan : Build-Own-Operate Transfer : Biaya Operasional Penyelenggaraan : Bantuan Operasional Sekolah : Bukan Pekerja : Badan Pengelolaan Dana : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit : Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup : Bea Perolehan Hak atas Tanah DJP DJPK Coronavirus Disease 2019 Crude Palm Oil Clean Technology Fund Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Debt to Equity Ratio Dana Insentif Daerah Dana Investasi Real Estate Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Direktorat Jenderal Pajak : Direktorat Jenderal BPJS : BPJS-TK : DJS DNDF : : BPKB : BPKP : DNI DPD DPK DPR DPRD : : : : : BPN BPNT BPS bps : : : : DSCR DSR DTI Daerah : Debt Service Coverage Ratio : Debt Service Ratio : Dana Tambahan Infrastruktur BUK : Bank Umum Konvensional DTPPFM : Data Terpadu Program BMN BNI BoJ BOK BOOT BOP BOS BP BPD BPDPKS BPDLH Brexit BRI BSF BUMD BUMDes BUMN CAMELS Capex CBC CBP CDS CEF CMI CMP dan Bangunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pertanahan Nasional Bantuan Pangan Non Tunai Badan Pusat Statistik basis points : British Exit : Bank Rakyat Indonesia : Bond Stabilization Framework : Badan Usaha Milik Daerah : Badan Usaha Milik Desa : Badan Usaha Milik Negara : Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk : Capital Expenditure : Country by Country : Cadangan Beras Pemerintah : Credit Default Swap : Credit Enhancement Facility : Chiang Mai Initiatives : Crisis Management Protocol DTK DTKS : : : : : : : : : : : : : : Perimbangan Keuangan Dana Jaminan Sosial Domestic Non-Deliverable Forward Daftar Negatif Investasi Dewan Perwakilan Daerah Dana Pihak Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat : Dana Transfer Khusus : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTU Penanganan Fakir Miskin : Dana Transfer Umum DWL EBT ECB : Dead-Weight-Loss : Energi Baru dan Terbarukan : European Central Bank DUDI EIA EODB EOR e-commerce e-PNBP ESDM : Dunia Usaha dan Dunia Industri : Energy Information Administration : Ease of Doing Business Index : Enhanced Oil Recovery : Electronic Commerce : Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak : Energi dan Sumber Daya Mineral v KEM PPKF 2021 E-SRUT FAME Faskes FDI FDI FFR FIA FID FIE Fintech FKTP FLPP FMA FMD FME GBG GERMAS : Elektronik Sertifikasi Registrasi Uji Tipe : Fatty Acid Metil Eter : Fasilitas Kesehatan : Foreign Direct Investment : Financial Development Index : Fed Funds Rate : Financial Institutions Access : Financial Institutions Depth : Financial Institutions Efficiency : Financial Technology : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan : Financial Markets Access : Financial Market s Depth GFC GFS GGD : Financial Markets Efficiency : Good BLU Govenance : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat : Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi : Global Financial Crisis : Government Finance Statistics : Guru Garis Depan GHS GIH GRK GWM : : : : HBU : Highest and Best Use Gernas PPG GVC HBA HBKN HCI HEF HET HHBK HIC HJE HLS HNWI HPK HPP HSP HT vi Global Health Security Global Infrastructure Hub Gas Rumah Kaca Giro Wajib Minimum : Global Value Chain : Harga Batubara Acuan : Hari Besar Keagamaan Nasional ICD ICOR ICP ICT IDA IDB IDD IDG IFAD IHSG IJP IKM IKNB IMB IMF IMO2020 IPG IPM IQF IR IT IUU : Hasil Hutan Bukan Kayu : High Income Countries : Harga Jual Eceran JEE JHT JKK : Harga Eceran Tertinggi Jasling : Harapan Lama Sekolah JKm : Health Security Preparedness : Hasil Tembakau : : : : : Industri Kecil dan Menengah Industri Keuangan Non-Bank Izin Mendirikan Bangunan International Monetary Fund International Maritime Organization Low Sulphur Regulation 2020 : Indeks Pembangunan Gender : Indeks Pembangunan Manusia : Indonesian Qualification Framework : Interest Ratio : Information and Technology IUP : Ijin Usaha Pertambangan IUPHHK-HTI : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman : Human Capital Index : Health Emergency Framework : High Net Worth Individual : Hari Pertama Kehidupan : Harga Pokok Produksi : The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors : Incremental Capital Output Ratio : Indonesian Crude Oil Price : Information and Communication Technologies : International Development Association : Islamic Development Bank : Indonesia Deepwater Development : Indeks Pemberdayaan Gender : International Fund for Agricultural Development : Indeks Harga Saham Gabungan : Imbal Jasa Penjaminan JKN JP kg KAL KEK KEK Industri : Illegal, Unreported, dan Unregulated : Jasa Lingkungan : Joint External Evaluation : Jaminan Hari Tua : Jaminan Kecelakaan Kerja : Jaminan Kematian : Jaminan Kesehatan Nasional : Jaminan Pensiun : Kilogram : Kapal Angkatan Laut : Kawasan Ekonomi Khusus : Kurang Energi Kronis KEM PPKF 2021 KEM PPKF KI KI KIK-EBA KIP KITE KK KKNI KKPE KKKS KKS K/L KLHK : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal : Kawasan Industri : Kredit Investasi : Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset : Kartu Indonesia Pintar : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor : Kredit Konsumsi : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Kredit Ketahanan Pangan dan Energi : Kontraktor Kontrak Kerja Sama : Kartu Keluarga Sejahtera : Kementerian/Lembaga KPEN-RP : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Kredit Modal Kerja : Kekayaan Negara Dipisahkan : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha : Kredit Pengembangan Energi KPM KPSH Nabati dan Revitalisasi Perkebunan : Keluarga Penerima Manfaat : Ketersediaan Pasokan dan KMK KND KPBPB KPBU KRI KTP Stabilisasi Harga : Kapal Perang Republik Indonesia : Kartu Tanda Penduduk KUBE KUMKM : Kelompok Usaha Bersama : Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan KUA KUP : Kantor Urusan Agama Menengah KUPS : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Kredit Usaha Pembibitan Sapi kVA kWh LDR : kilo Volt Ampere : kilo Watt Hours : Loan to Deposit Ratio KUR LIC LKBN : Kredit Usaha Rakyat : Low Income Countries : Lembaga Kantor Berita Nasional LKI LKPP LKPD LMAN LP LPDP LPEI LPG LPNRT LPS LRT : Lembaga Keuangan Internasional : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Lembaga Manajemen Aset Negara : Labor Productivity : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia : Liquified Petroleum Gas : Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga : Lembaga Penjamin Simpanan MDC MEF MEY MIC : Lintas Rel Terpadu (Light Rail Transit) : Low Sulfur Fuel Oil : Masyarakat Berpenghasilan Rendah : Matching-Defined Contribution : Minimum Essential Force : Maximum Economic Yield : Middle Income Countries Migas Minerba MIS MIT : : : : MRT : Moda Raya Terpadu (Mass Rapit Transit) LSFO MBR MITA MLI MPR MSCI Minyak dan Gas Mineral dan Batubara Management Information System Middle Income Trap : Mitra Utama : Multilateral Instrument : Majelis Permusyawaratan Rakyat : Morgan Stanley Capital MSY Nakes International : Maximum Sustainable Yield : Tenaga Kesehatan NIA NIK NK : National Interest Account : Nomor Induk Kependudukan : Nota Keuangan NCS NKRI NLE : Non Contributory System : Negara Kesatuan Republik Indonesia : National Logistic Ecosystem vii KEM PPKF 2021 NPI NPL NSPK PKH PKN STAN PAD PAUD PBB PBI-JKN : Neraca Pembayaran Indonesia : Non Performing Loan : Norma Standar Prosedur dan Kriteria : Neraca Transaksi Berjalan : Narcotic Targetting Center : Orang dalam Pemantauan : Organization of the Petroleum Exporting Countries : Online Single Submission : Otonomi Khusus : Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Pendapatan Asli Daerah : Pendidikan Anak Usia Dini : Pajak Bumi dan Bangunan : Penerima Bantuan Iuran PMA PMDN : Program Keluarga Harapan : Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara : Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan : Pengusaha Kena Pajak : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara : Padat Karya Tunai : Perusahaan Listrik Negara : Pembangkit Listrik Tenaga Batubara : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel : Penanaman Modal Asing : Penanaman Modal Dalam PBPU PBT PCBT PDB PDF PDP PDRB PDRD : : : : : : : : PMI PMK PMN PMSE : : : : PMTB : PNBP : Pemda PEN Perppu Daerah : Pemerintah Daerah : Pemulihan Ekonomi Nasional : Peraturan Pemerintah Polri PP PPG : Kepolisian Negara Republik Indonesia : Peraturan Pemerintah : Program Profesi Guru : Pemutusan Hubungan Kerja PPN : Pajak Pertambahan Nilai NTB NTC ODP OPEC OSS Otsus P3B PforR PGN PHK PICE-BT Pilkada Pilpres PINA PIP PIRLS PISA PISP viii Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah Performance Based Transfer Penertiban Cukai Berisiko Tinggi Produk Domestik Bruto Project Development Facility Pasien dalam Pemantauan Produk Domestik Regional Bruto Pajak Daerah dan Retribusi Pengganti Undang-Undang : Program for Result : Perusahaan Gas Negara : Penertiban Impor, Cukai, Ekspor Berisiko Tinggi : Pemilihan Kepala Daerah : Pemilihan Presiden : Pembiayaan Investasi Non Anggaran : Program Indonesia Pintar : Progress in International Reading Literacy Study : Programme for International Student Assessment : Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi PKND PKP PKP2B PKT PLN PLTB PLTD PPh PPh DTP PPP PPPK PPnBM Negeri Purchasing Manager’s Index Peraturan Menteri Keuangan Penyertaan Modal Negara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pembentukan Modal Tetap Bruto Penerimaan Negara Bukan Pajak : Pajak Penghasilan : Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah : Purchasing Power Parity : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Prolegnas : Pajak Penjualan Atas Barang Mewah : Program Legislasi Nasional PSC PSDH Besar : Production Sharing Contract : Provisi Sumber Daya Hutan PT : Perseroan Terbatas PSBB PSN PSO : Pembatasan Sosial Berskala : Proyek Strategis Nasional : Public Service Obligation KEM PPKF 2021 PT PII SIHHBK Riskesdas RKD RKP RKPD : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia : Penghasilan Tidak Kena Pajak : Penyakit Tidak Menular : Perguruan Tinggi Negeri : QR Code Indonesia Standard : Kendaraan Tempur : Kendaraan Taktis : Rancangan APBN : Beras Sejahtera : Revealed Comparative Advantage : Rasio Intermediasi Makroprudensial : Riset Kesehatan Dasar : Rekening Kas Desa : Rencana Kerja Pemerintah : Rencana Kerja Pemerintah SLP SMK SML SMP SMV SNKI : Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu : Penghasilan Tetap : Surat Izin Mengemudi : Sistem Informasi PNBP Online : Sistem Informasi PNBP : Sistem Jaminan Sosial Nasional : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia : Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa : Subsidi Langsung Pupuk : Sekolah Menengah Kejuruan : Special Mention Loan : Sekolah Menengah Pertama : Special Mission Vehicle : Strategi Nasional Keuangan RKUD RKUN RLM RMP ROA ROE ROI RPJMD : : : : : : : : SNI SN-PPPK : : SPAM SPN SPPA SPT : : : : Inklusif Standar Nasional Indonesia Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Sistem Penyediaan Air Minum Surat Perbendaharaan Negara Sistem Peradilan Pidana Anak Surat Pemberitahuan RPK Menengah Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi...
View Full Document

  • Fall '17
  • Mr. Budi

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes