PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI UNTUK UMKM.docx - PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI UNTUK UMKM Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam anggota G-20 Anggota

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI UNTUK UMKM.docx - PENERAPAN...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI UNTUK UMKM Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam anggota G-20. Anggota G-20 merupakan Negara yang tergolong dalam perekenomian besar. Dengan kata lain, laporan keuangan di Indonesia harus mengacu pada International Financial Report Standart (IFRS) agar lajur modal antarnegara pada Indonesia dapat berjalan lancar. IFRS sendiri mengacu pada PSAK. Dan hingga pada saat ini, Indoensia berhasil mnerapkan IFRS ini hingga mencapai 90 persen. IFRS tidak dapat diterapkan secara keseluruhan karena di dalam IFRS sendiri terdapat akuntansi perkebunan dan tidak semua Negara menerapkan akuntansi perkebunan termasuk Indonesia. Diketahui bahwa perusahaan besar di Indonesia sudah menerapkan IFRS dengan cukup baik, sedangkan UMKM di Indonesia masih kurang baik menerapkan standart akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik). Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih belum memadai. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula beberapa usaha yang berkembang pada masyarakat Indonesia dari skala kecil, menegah, hingga besar. Di Indonesia sendiri jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) telah mencapai 90 persen dari jumlah usaha yang ada. Namun, terdapat kendala utama pada UKM selain pada modal yaitu pada pengelolaan keuangan pada UKM karena masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan masih mebabaikan standar. Padahal laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang berlaku akan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat membantu berkembangnya bisnis secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya kepentingan tersebut, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merancang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dapat digunakan oleh UKM sebagai acuan dalam laporan keuangan. Standart tersebut dinamakan SAK-ETAP. Yang melatar belakangi diperlukan SAK ETAP ini karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi IFRS ( International Financial Reporting Standard ) terlalu kompleks jika untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah (UKM) di Indonesia (Musnandar dalam Kholmi, 2011). Sehingga, SAK-ETAP sangat cocok sebagai standar untuk acuan bisnis UKM di Indonesia. SAK-ETAP secara resmi telah ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2011. Walaupun ada yang berpendapat bahwa SAK-ETAP ini sudah ada yang menggunakan sejak per 1 Januari 2010, dan itu diperbolehkan.
Image of page 1
Laporan keuangan yang menggunakan SAK-ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) sebagai bentuk kepatuhan dalam laporan keuangan. Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang : 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Dengan kata lain, bahwa SAK-ETAP tidak berlaku untuk perusahaan yang sedang mendaftar di pasar modal sebagai penerbitan efek di pasar modal, terkecuali untuk perusahaan yang telah mendapatkan ijin khusus dari SAK-ETAP. Perusahaan besar atau perusahaan go-public pun memiliki standar khusus yang telah ditentukan oleh BAPEPAM, yaitu menggunakan SAK-UMUM yang diadopsi sebagian dari IFRS.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture