demokrasi, ham dan militer.pdf - ISSN 1829-8001 Terakreditasi No 726\/Akred\/P2MI-LIPI\/04\/2016 LIPI Vol.14 No.2 Desember 2017 DEMOKRASI HAM DAN MILITER

demokrasi, ham dan militer.pdf - ISSN 1829-8001...

This preview shows page 1 out of 186 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 186 pages?

Unformatted text preview: ISSN 1829-8001 Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016 LIPI Vol.14, No.2, Desember 2017 DEMOKRASI, HAM DAN MILITER Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia RESUME PENELITIAN Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi REVIEW BUKU Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2 Hlm. 109-291 Jakarta, Desember 2017 ISSN 1829-8001 | i  Jurnal Penelitian Politik Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2PolitikLIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Mitra Bestari Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi) Prof. Dr. Indria Samego (Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan) Dr. C.P.F Luhulima (Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal) Dr. Lili Romli (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian) Drs. Hamdan Basyar, M.Si (Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam) Dr. Sri Nuryanti, MA (Ahli Kepartaian dan Pemilu) Dr. Ganewati Wuryandari, MA (Ahli Kajian Hubungan Internasional) Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (Ahli Kajian Hubungan Internasional) Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Dewan Redaksi Firman Noor, Ph.D (Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian) Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (Ahli Kajian Hubungan Internasional) Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian) Dra. Sri Yanuarti (Ahli Kajian Konflik dan Keamanan) Drs. Heru Cahyono (Ahli Kajian Politik Lokal) Redaksi Pelaksana Dra. Awani Irewati, MA (Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan) Indriana Kartini, MA (Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik) Sekretaris Redaksi Esty Ekawati, S.IP., M.IP Yusuf Maulana, SAP Produksi dan Sirkulasi Adiyatnika, A.Md Prayogo, S.Kom Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi Alamat Redaksi Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710 Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: [email protected] Website: | ISSN 1829-8001 Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016 Vol. 14, No. 2, Desember 2017 DAFTAR ISI Daftar Isi Catatan Redaksi Artikel • Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Firman Noor • Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Sri Yanuarti • Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Sarah Nuraini Siregar • Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu Ismah Rustam • Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan Deasy Silvya Sari • Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia Diandra Megaputri Mengko • Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Yustina Trihoni Nalesti Dewi • Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia Novie Lucky Andriyani and Feriana Kushindarti Resume Penelitian • • Review Buku • Tentang Penulis Pedoman Penulisan Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal Atika Nur Kusumaningtyas Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia Gde Dwitya Arief Metera i–ii iii–iv 109–126 127–144 145–160 161–178 179–192 193–204 205–222 223–238 239–260 261–275 277–284 285–286 287–291 CATATAN REDAKSI Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer. yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil. Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ” Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Sementara itu, artikel “Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Artikel berikutnya, “Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia. Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel “Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika Artikel selanjutnya membahas tentang “Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan” yang ditulis oleh Deasy Silvya Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul “Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko. Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul “Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”. Atikel ini menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi Catatan Redaksi | iii terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya fair trial Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul “Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, “Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratiasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya Naskah kedua, “Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan. Activist and the State in Democratizing Indonesia” yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum relijius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer. Selamat membaca. Redaksi Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Veri R. Hadiz dengan judul “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” dan Michael Buehler berjudul “The Politics of Sharia Law: Islamic iv | Jurnal Penelitian Politik | Volume 14, No.2 Desember 2017 FENOMENA POST DEMOCRACY PARTY DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN DAMPAKNYA THE POST DEMOCRACY PARTY PHENOMENON IN INDONESIA: A STUDY ON THE BACKGROUNDS, CHARACTERISTICS, AND IMPACTS Firman Noor Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: [email protected] Diterima: 10 Oktober 2017; direvisi: 6 November 2017; disetujui: 27 November 2017 Abstract In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch’s analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a “post democracy party”. In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party’s characteristic are relevant and becoming parties’ characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties’ involvement in the real political life. Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation. Abstrak Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai post-democracy. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi. Fenomena Post Democracy Party di Indonesia | Firman Noor | 109  Pendahuluan Era reformasi yang ditandai dengan kebangkitan demokrasi di Indonesia menjadi saksi bagi munculnya banyak partai dengan berbagai macam latar belakang dan karakternya. Sebagian partai yang kemudian berkiprah itu merupakan kelanjutan dari partai-partai yang dibentuk di masa Orde Baru. Beberapa yang lain mengaitkan dirinya dengan partai-partai berpengaruh di masa demokrasi liberal, apakah itu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Nahdatul Ulama (PNU). Sebagian partai menyatakan diri sebagai “anak kandung” atau terikat secara emosional dengan ormas-ormas berpengaruh di Indonesia, seperti NU atau Muhammadiyah. Ada pula partai yang tumbuh dari embrio kalangan aktifis dakwah kampus dengan ideologinya yang khas. Kesamaan semua partai-partai itu adalah memiliki kecenderungan dilahirkan secara kolektif oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang memang telah berakar dan memiliki basis massa di tanah air. Basis massa tersebut sedikit banyak dipengaruhi atau terkait dengan ideologi atau raison de être tertentu, apakah itu nasionalisme, agama, sosialisme, ataupun developmentalisme. Namun dalam perkembangannya, Era Reformasi memunculkan fenomena menarik, yakni terdapat partai-partai yang tidak memiliki basis masa atau kelompok pendukung ideologis yang sejak awal berkomitmen untuk mendukungnya. Partai-partai demikian pada umumnya diinisiasi oleh mereka yang berlatar belakang pengusaha namun tergerak untuk berkecimpung dalam dunia politik untuk merealisasikan idealisme dan kepentingannya. Partai-partai ini, terutama di awal-awal keberadaannya, bergantung pada para figur pendiri, yang disebabkan tidak saja karena eksistensi partai itu sendiri yang cenderung menjadi “kendaraan politik personal” para figur pendiri, namun pula karena ketergantungan finansial partai kepada mereka. Fenomena semacam ini terjadi di banyak negara. Salah satu partai yang menjadi contoh par excellent di level internasional untuk fenomena ini adalah Forza Italia (Majulah Italia). Partai ini didirikan oleh Silvio Berlusconi, seorang konglomerat yang menguasai beberapa industri penting di Italia, terutama media massa. Forza Italia bukanlah partai yang dibangun oleh politisi atau aktifis politik, melainkan oleh jaringan usaha raksasa Berlusconi, bersama para analis politik profesional dan sebagian karyawan perusahaannya yang mendedikasikan diri untuk berperan sebagai aktifis politik. Dengan bantuan jaringan media, terutama Finivest, partai ini mampu membangun citra positif dan berhasil memenangkan pemilu setahun setelah didirikan. Dalam perkembangannya, ketergantungan Forza Italia pada Berlusconi demikian besar hingga cenderung menjadi sebuah institusi pribadi yang mendedikasikan diri untuknya. Atas kondisi ini, partai ini kerap disebut sebagai “personality party”.1 Berangkat dari situasi di atas, artikel ini mengkaji beberapa aspek dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dalam konteks post-democracy (pasca demokrasi), atau dalam artikel ini disebut sebagai partai post-democracy. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) latar belakang atau situasi politik yang melatarbelakangi dan inisiator utama kehadiran partai-partai post-democracy, (2) karakter partaipartai tersebut dan (3) dampak yang ditimbulkan, tidak saja bagi partai itu sendiri namun bagi kehidupan demokrasi secara umum. Pembahasan juga akan menyentuh sejauh mana framework dari post-democracy itu tepat dalam membaca kondisi partai-partai tersebut. Kajian mengenai partai-partai politik di Indonesia itu sendiri sudah demikian banyak dan meliputi juga beragam aspek. Namun demikian, kajian yang membahas partai-partai yang muncul setelah satu dekade reformasi dan yang mengaitkannya dengan fenomena post-democracy masih cukup jarang, untuk tidak mengatakan tidak ada. Kajian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman tentang eksistensi demokrasi kontemporer dan kiprah partai-partai baru di dalamnya. Lihat: Jörg Seisselberg, “Conditions of success and political problems of a ‘media-mediated personalityparty’: The case of Forza Italia”, West European Politics. Vol.19, No.4 (1996): 715–743. Lihat: Jean Blondel dan Niccolo Conti, “Italy” dalam Inoguchi, Takashi and Blondel Jean. Political Parties and Democracy: Contemporary Western Eu...
View Full Document

  • Spring '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture