Sistem tumpang sari yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1873

Sistem tumpang sari yang diperkenalkan oleh

This preview shows page 139 - 141 out of 330 pages.

Sistem tumpang sari yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1873 telah menjadi alternatif kegiatan rehabilitasi sejak tahun 1980-an, terutama pada kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat secara intensif (Ditjen RLPS 2003). Kecenderungan serupa ditemui pada Database 1 . Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan berdasarkan kearifan tradisional, yang ditemukan melalui studi dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga nasional dan internasional, juga telah banyak yang diakui. Salah satu contoh adalah kegiatan rehabilitasi tradisional untuk melestarikan hutan damar di Krui, Lampung (lihat Lampiran 4).
Image of page 139
²6 | Rehabilitasi hutan di Indonesia Pengembangan HTI merupakan pendekatan utama dalam program hutan tanaman berskala besar pada tahun 1980-an dan 1990-an, dimana pendekatan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.7/1990, salah satu tujuan dari hutan tanaman adalah meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan (Kartodihardjo dan Supriono 2000). Pendekatan tersebut terutama melibatkan badan usaha milik negara, sebagaimana dibahas dalam Bab 3. Karena keberhasilan pengembangan HTI masih rendah (bahasan yang lebih komprehensif dapat dilihat pada Bab 3), maka kritik dan tekanan untuk mengakomodir tujuan peningkatan pendapatan masyarakat setempat melalui pengelolaan HTI pola kemitraan semakin meningkat. Pendekatan HTI diarahkan pada penanaman spesies pohon kayu yang lebih beragam, seperti jati dan juga jenis pohon serba guna (JPSG), daripada spesies pohon cepat tumbuh. Tekanan sosial, misalnya konflik dengan masyarakat sekitar, juga mempengaruhi pelaksanaan pola kemitraan. Dari Database awal , terlihat bahwa sejak awal tahun 1990-an, proyek rehabilitasi telah menerapkan berbagai teknik dan pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memadukan aspek sosial (kelembagaan) dan ekonomi (Tabel 4-3). Pendekatan rehabilitasi tersebut mulai menerapkan konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang lebih dikenal dengan Community Based Forest Management ( CBFM ) melalui skema kerjasama atau kemitraan antar pemangku kepentingan terkait. Hutan Rakyat lebih berkembang di pulau Jawa, sementara program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan di luar Jawa. 4.2. Keberlanjutan kegiatan rehabilitasi: kendala dan hambatan utama Sebagaimana ditekankan berulang kali oleh banyak tenaga ahli, masalah utama pada kegiatan rehabilitasi di Indonesia adalah keberlanjutannya setelah jangka waktu proyek sudah berakhir. Beberapa kendala dan hambatan utama diketahui berasal dari pendekatan proyek berjangka pendek, yang kemudian menyebabkan munculnya kendala dan hambatan teknis, ekonomi, sosial-budaya dan kelembagaan lainnya. 4.2.1. Kurangnya rencana pengelolaan jangka panjang: masih bersifat keproyekan Selama ini, keberlangsungan pengelolaan merupakan aspek dari kegiatan rehabilitasi yang masih terabaikan, terutama apabila proyek rehabilitasi sudah berakhir. Tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai keberlangsungan
Image of page 140
Image of page 141

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 330 pages?

  • Spring '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes