diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 1961 dan merupakan puncak kegiatan

Diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 1961 dan

This preview shows page 134 - 136 out of 330 pages.

diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 1961 dan merupakan puncak kegiatan yang dirancang untuk menyebarkan informasi. Kegiatan ini berfungsi sebagai program penyuluhan untuk mengkampanyekan pentingnya pelestarian hutan, tanah dan air. Sebelum tahun 1964, kewenangan atas pengelolaan hutan diserahkan pada Jawatan Kehutanan. Namun, pengelolaan hutan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagian Kalimantan diserahkan kepada sebuah perusahaan milik negara dengan kegiatan utamanya adalah penebangan kayu (Mursidin et al . 1997). Untuk pertama kalinya Departemen Kehutanan (Dephut) dibentuk pada tahun 1964, tetapi tidak lama kemudian dibubarkan karena bidang kegiatan yang diserahkan kepadanya tumpang tindih dengan instansi lain yang sudah ditugasi terlebih dahulu (Ditjen RLPS 2003). Pada tahun 1983, Dephut dibentuk kembali (berdasarkan Keputusan Presiden RI No.4/M/1983) berikut lima Direktorat Jenderal termasuk Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Ditjen RRL) (Ditjen RLPS 2003). Unit teknis lapangan berbasis proyek (Proyek Perencanaan dan Pembinaan Reboisasi dan Penghijauan Daerah Aliran Sungai - P3RPDAS) dibentuk dan menjadi unit pelaksana teknis Ditjen RRL yang kemudian dikenal sebagai Balai/Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT/Sub BRLKT). Pada tahun 1999, BRLKT berubah menjadi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang ditugaskan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah. Perubahan ini menyusul restrukturisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut No.245/Kpts-II/99) yang dimaksudkan untuk meningkatkan perannya dan menyesuaikan kewenangan stafnya untuk mengantisipasi kompleksitas rehabilitasi dan perhutanan sosial. b. Daerah aliran sungai sebagai unit pengelolaan dan fokus kegiatan rehabilitasi Daerah aliran sungai menjadi fokus usaha rehabilitasi sejak zaman penjajahan, ketika pemerintah Belanda memperkenalkan Bosfonds , yang merupakan retribusi/ pajak yang dipungut atas konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan di daerah hilir. Dana tersebut kemudian digunakan untuk merehabilitasi daerah
Image of page 134
Bab 4 Tinjauan nasional sejarah dan karakteristik kegiatan rehabilitasi | ²1 hulu (Ditjen RLPS 2003; Mursidin et al . 1997). Penggunaan daerah aliran sungai sebagai unit perencanaan pengelolaan sumberdaya alam yang ditetapkan pada tahun 1988 sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, telah meningkatkan dan memperjelas peran daerah aliran sungai (Baplan 2003). Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ( Environmental Protection Agency/ EPA) mendefinisikan daerah aliran sungai sebagai wilayah geografis dimana air, sedimen, dan bahan terlarut mengalir bersama menuju suatu tempat/jalan keluar (Reimold dan Singer 1998). Jalan keluar tersebut dapat berupa sungai, danau, muara atau laut. Prinsip pengelolaan daerah aliran sungai didasarkan pada pengelolaan partisipatif yang melibatkan berbagai sektor dan sub-sektor yang
Image of page 135
Image of page 136

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 330 pages?

  • Spring '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture