c Memenuhi dan mentaati semua syarat syarat keselamatan dan kesehatan kerja

C memenuhi dan mentaati semua syarat syarat

This preview shows page 3 - 6 out of 10 pages.

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
Image of page 3
1 0 d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan. Kemudian terkait kewajiban memasuki tempat kerja sebagaimana tercantum dalam bab IX pasal 14 bahwa setiap orang diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Begitu pula untuk pengurus yang memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1970 dalam bab X pasal 14 yaitu : a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undangundang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat- tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Terakhir terdapat ketentuan-ketentuan penutup yang dijelaskan pada bab XI pasal 15, 16, 17, dan 18. Dimana terdapat ancaman pidana pelanggaran peraturan perundangan yang telah dibuat dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga dari sejak dierlakukannya undang-undang ini disebut "Undang-Undang Keselamatan Kerja"
Image of page 4
1 0 RANGKUMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA UU No 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini : a. bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pada pembangunan masyarakat Pancasila. b. bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja. c. bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja. UU No 14 Tahun 1969 terdiri dari VII bab dengan 19 pasal. Pada bab I yang terdiri dari pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan mengenai pengertian dan azaz terkait tenaga kerja. Menurut pengertiannya tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1). Dimana dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan-
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

  • Winter '14
  • ir. sugiatmo kasmungin

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture