3.
Profesionalisme.
Pelanggaran terhadap Perilaku Profesional karena berani memberikan pendapat ”Wajar
Tanpa Pengecualian ” tanpa melakukan standar teknis secara professional.
4.
Obyektifitas.
Kasus ini juga melanggar kode etik obyektifitas dalam menjalankan tugas profesioanlnya
karena lebih berpihak kepada klien daripada berpihak kepada para pengguna eksternal
laporan keuangan (Laporan palsu ke BEJ , dan masyarakat ). Obyektivitas artinya bebas
dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Subscribe to view the full document.
2.3.2 Pelanggaran Hukum
Di dalam kasus PT. Lippo Bank Tbk tersebut mengandung 3 (tiga) unsur dari pasal 93
Undang-Undang Pasar Modal:
1.
Tindakan tersebut mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
Dari fakta menunjukan bahwa tindakan PT. Bank Lippo Tbk dengan memberikan
informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan per 30 September 2002 telah
menimbulkan ketidakpastian di masyarakat sehingga mempengaruhi harga Efek di
Bursa.Saham PT. Lippo Bank Tbk pun mengalami fluktuasi yang tajam disebabkan
oleh missleading information tersebut.
Terlihat bahwa akibat laporan keuangan yang diterbitkan tersebut menggerakkan
harga.Bahkan, tidak semata-mata berdampak pada saham PT Bank Lippo, tbk semata,
tetapi juga bursa efek secara keseluruhan.
2.
Setiap Pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau
memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan.
Dalam kasus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut bahwa dalam Laporan
Keuangan per 30 September 2002 yang diiklankan di media massa pada tanggal 28
November 2002, Manajemen PT. Bank Lippo Tbk menyatakan bahwa Laporan
Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah
diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian.
Akan tetapi, Hasil pemeriksaan Bapepam menunjukan bahwa laporan keuangan
PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28
November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit meskipun angka-
angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen. Hal ini
menunjukan bahwa pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pihak
manajemen PT. Bank Lippo Tbk dalam laporan tersebut secara material tidak benar
atau menyesatkan.

3.
Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau
menyesatkan atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
Pencantuman kata “audited” pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30
September 2002 membawa implikasi pada perhitungan akun-akun didalamnya yang
terlihat baik namun sesungguhnya bukan keadaan yang sebenarnya. Laporan
keuangan yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002 mencatat total
aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun, laba tahun berjalan sebesar
Rp. 98,77 miliar dan CAR sebesar 24,77%.

Subscribe to view the full document.

- Fall '19
- Pwartha Dharma