HASIL DAN PEMBAHASAN Dilahirkannya UU Kepabeanan merupakan suatu perwujudan

Hasil dan pembahasan dilahirkannya uu kepabeanan

This preview shows page 6 - 8 out of 10 pages.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dilahirkannya UU Kepabeanan merupakan suatu perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang berasaskan Pancasila (Tanya, 2015:8) dan UUD 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan (Sulistiyono, 2007:21), menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang- undangan kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional (Lindawati). Pasar gelap maupun pasar abu-abu sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan tanpa tujuan kecuali untuk memperoleh uang dalam jumlah besar yang merupakan jenis tindakan kriminal. Benar, barang selundupan bisa dijual lebih murah dan karena itu menguntungkan konsumen. Tapi keuntungan konsumen ini merugikan setidaknya tiga pihak: negara, produsen barang serupa, dan pedagang yang jujur. Karena itu dalam jangka waktu tertentu, penyelundupan akan menghancurkan industri produk yang diselundupkan, menjadikan pemerintah kehilangan pendapatan yang mestinya harus
Image of page 6
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 April 2017, hal 32-41 Avaliable online at : p-ISSN: 2302-433Xp e-ISSN 2579-5740 Deaf Wahyuni Ramadhani, Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Di Indonesia| 38 dikembalikan kepada rakyat itupun kalau tidak dikorupsi (Widayanto, 2011:45). Adapun aspek-aspek yang menjadi perhatian dari UU Kepabeanan adalah: a. keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama; b. pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan; c. netralitas dalam pemungutan bea masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari; d. kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin; e. kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional; f. penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati; g.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

  • Fall '18
  • pak mujid