Jenderal atau konsul yang tidak berada di bawah duta

This preview shows page 16 - 18 out of 24 pages.

Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah Duta Besar LBBP, bertanggung jawab langsung kepada Menlu. Tugas: mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional, serta melindungi WNI, badan hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan diplomatik sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri RI, perundang-undangan nasional, hukum serta kebiasaan internasional. Fungsi Perwakilan Diplomatik: 1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama di negara penerima/organisasi internasional 2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri 3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada WNI 4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi kondisi negara penerima 5. Konsuler dan protokol 6. Pembuatan hukum untuk a.n. Negara dan Pemerintah RI dengan negara Penerima 7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal 8. Perwakilan, komunikasi dan persandian 9. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional. Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri : 1. Unsur pimpinan, yakni Duta Besar LBBP atau Wakil Tetap RI, dan Kuasa Usaha Tetap. Kedua unsur ini disebut Perwakilan Diplomatik. 2. Unsur pelaksana, yakni Pejabat Diplomatik, dan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada perwakilan Diplomatik tertentu. 3. Unsur penunjang, yakni Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik. Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilah Konsuler di negara lain atau pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Pelaksana
Image of page 16
Keppres tersebut dilakukan oleh Menlu. Pengangkatan Konsul Jendral Kehormatan dan Konsul Kehormatanditetapkan dengan Keppres atas usul Menlu. E. Peranan Organisasi Internasional Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Misalnya, PBB, ASEAN, OPEC, Palang Merah Internasional, dsb. 1. PBB didirikan tanggal 24 Oktober 1945. Tujuannya adalah : a. menciptakan perdamaian dan keamanan internasional b. memajukan persahabatan antarbangsa c. mewujudkan kerjasama internasional dlm memecahkan persoalan internasional d. menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasika tujuannya 2. Fungsi dan Peran PBB a. Fungsi Proteksi, memberi perlindungan kepada seluruh anggota b. Fungsi Integrasi, forum pembinaan persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa c. Fungsi Sosialisasi, sarana penyampai nilai-nilai dan norma kepada semua anggota d. Fungsi Pengendali Konflik, diharapkan dapat mengendalikan konflik antaranggota e. Fungsi Kooperatif, diharapkan mampu membina kerja sama di segala bidang f. Fungsi Negoisasi, dapat memfasilitasi perundingan antar negara g. Fungsi Arbitrase, menyelesaikan masalah secara hukum yang timbul antar anggota Bukti keberhasilan PBB 1. bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan 2. bidang ekonomi, sosial, dan budaya
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes