4 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bank

4 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

This preview shows page 7 - 9 out of 19 pages.

4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Analisa:Membatasi Bank dalam memberikan kredit guna Untuk melindungi Penundaan bayar dan merendah kan Bunga yang dibayar . Pasal 12 1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum. 2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Analisa:Bank umum juga Berkerjasama dalam pemerintah memberikan dukung terhadap masyarakat membutuhkan Pasal 12 A 1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Analisa:Bank dapat mengurangi beban dalam Keterlabatan pembayaran oleh penjaman Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat Pasal 13 Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; b. memberikan kredit ; c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Analisa:penertian Bank Pengkreditan Rakyat.dan tugas nya Pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang : a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; c. melakukan penyertaan modal ; d. melakukan usaha perasuransian ; e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Image of page 7
Analisa:Larang yang harus diterima oleh Bank pengkreditan Rakyat(BPR) Pasal 15 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat. Analisa:Bank Pengkreditan Rakya sama system dengan Bank Umum dalam pelaksaan memberikan kredit. BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIIKAN Bagian Pertama Perizinan Pasal 16 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

  • Fall '18
  • Tamara

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes