Beberapa keputusan dalam RUALB tersebut adalah 1 Pertama IAPI menolak

Beberapa keputusan dalam rualb tersebut adalah 1

This preview shows page 10 - 13 out of 17 pages.

Beberapa keputusan dalam RUALB tersebut adalah : 1. Pertama, IAPI menolak pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 RUU Akuntan Publik 2. Kedua, IAPI keberatan terhadap pengaturan akuntan publik asing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (4) RUU Akuntan Publik 3. Ketiga, IAPI berpendapat bahwa RUU ini tidak mencerminkan good governance yang baik. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan kesetaraan tidak tercermin dalam RUU ini, karena dari 69 pasal dalam RUU Akuntan Publik terdapat 28 Pasal yang memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Pemerintah. 10
Image of page 10
Isu-Isu Kontemporer Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008, sudah diatur sanksi peringatan, pembekuan dan pencabutan terhadap perizinan akuntan publik. Namun demikian sanksi tersebut belum dilakukan secara optimal termasuk sanksi pencabutan izin yang selama ini belum pernah dilaksanakan. Namun demikian, IAPI sangat setuju terhadap pengaturan dalam Pasal 65 RUU Akuntan Publik yang mengenakan sanksi terhadap pemalsu profesi akuntan publik. Aspirasi pihak yang kontra (anggota IAPI) menghendaki bahwa profesi ini harus diatur dalam suatu UU dimana perizinan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik dilakukan oleh suatu lembaga independen yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder profesi. IAPI mengusulkan agar dibentuk KONSIL AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (KAPI) yang bertugas menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan akuntan publik yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, akuntan publik, akademisi, dan pengguna jasa serta didanai oleh profesi dan Pemerintah. IAPI juga mengusulkan agar RUU ini hendaknya memberikan kerangka dasar ( blue print ) pengembangan profesi akuntan publik di masa depan untuk mewujudkan akuntan publik Indonesia yang mempunyai kualitas internasional sehingga siap bersaing di tingkat global. Tren global menunjukkan bahwa di banyak negara termasuk G-20 dan ASEAN, pengaturan profesi akuntan publik diatur dalam UU dan kewenangan profesi diatur oleh suatu badan ( council ) independen yang terdiri atas unsur-unsur para stakeholders . Undang-Undang ini juga mendapat kritikan keras dari kalangan akademisi terkait pemberian gelar CPA yang ternyata dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus di ujian sertifikasi tanpa memandang dia lulusan jurusan apapun. Mungkin pemerintah berfikir bahwa mahasiswa jurusan akuntansi tidak begitu berminat dengan profesi ini sehingga mengeluarkan kebijakan ini. UU ini diharapkan bisa bermanfaat bagi negara, bukan hanya sekadar alat dari segelintir orang untuk melanggengkan kepentingan ekonomi mereka. C. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Dalam PSA No. 2, paragraf 3 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, diantaranya, 11
Image of page 11
Isu-Isu Kontemporer
Image of page 12
Image of page 13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture