41 peraturan badan diundangkan pasal 14 ini mulai

This preview shows page 14 - 21 out of 25 pages.

(41 Peraturan Badan diundangkan. Pasal 14 ini mulai berlaku pada tanggat
-L4- Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a April2OI9 KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April2OL9 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL9 NOMOR 391 Salinan sesuai dengan aslinya ndang-undangdtr,
I,AMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI CONTOH ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ANALISIS JABATAN INFORMASI JABATAN 1. Nama Jabatan 2. Kode Jabatan 3. Unit Organisasi a. Eselon I b. Eselon II c. Eselon III d. Eselon IV 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi : 5. 6. 7. Ikhtisar Jabatan Uraian Tugas Bahan Kerja No Bahan Keria Dizunakan dalam tugas
-2- 8. Perangkat I AJrat Kerja No Alat Kerja Dirmnakan ddam tusas 9. Hasil Kerja No Hasil Keria Satuarr 10. Tanggung Jawab 11. Wewenang 12. Korelasi Jabatan 13. Kondisi Lingkungan Kerja No Aspek Keterangan 14. Resiko Batraya No Jabatarr Unit Keria/Instansi Dalam Hat 1. 2. No Batraya Fisik/Mental Penvebab 1. 15. Syarat Jabatan : 16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : 17. Butir Informasi Lain MENTERI / PTMPINAI{ LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATT / IVATJKOTA No Hasil Kerja Waktu penyelesaiarr (menitl Volume (setatlunl
3 ANALISIS BEBAN IITR^'A FORMULIR BEBAN KER.IA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI Nama Jabatan : Unit Kerja : Ikhtisar Jabatan : NO URAIAN TUGAS SATUAN HASIL WAKTU PET{YELESAIAN WAKTU KER.IA EFEKTIF BEBAN KER.IA PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN PEGAWAI YANG ADA SAAT IM KETERANGAN I 2 3 4 5 6 7 8 9 MENTERI / PIMPINAN I,EMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WAUKOTA ....... ,
I,AMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG TATA CARA PEI.AKSANAAN MUTASI CONTOH USUL MUTASI Nomor Sifat Iampiran Perihal Kepada Permintaan persehrjuan mutasi atas nama NIP ......... Yth. unhrk menduduki jabatan Dengan hormat, l. Unhrk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini: Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi untuk diangkat dalam jabatan ... dengan alasan: di a. b. 2. 3. c. .......... Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persehrjuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di linglungan Demikian permintaan kami apabila disehrjui agar dapat diberikan surat pernyataan persetqiuannya. MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA Tembusan disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kepala BKN/Kepala I(antor Regional BKN 2. .......... 3. dst.
CONTOH PERSETUJUAI.I MUTASI Nomor : Sifat : Inmpiran : Perihal : Persehrjuan mutasi atas nnrna ...... MP Tembusan disanpaikan dengan hormat kepada: l.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture