Kendala kebijakan Menurut catatan Epistema Institute 2016 setidaknya saat ini

Kendala kebijakan menurut catatan epistema institute

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Kendala kebijakan Menurut catatan Epistema Institute (2016) setidaknya saat ini ada 133 desa adat yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Tersebar di Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir, Riau, serta Kabupaten Jayapura, Papua. Namun belum satu pun yang bisa diregistrasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Mengapa? Menurut UU Desa, desa adat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu penyelenggaraan desa adat di suatu propinsi diatur pula melalui Peraturan Daerah Propinsi. Namun, menurut Peraturan Pemerintah no. 43/2015, menyimpang dari UU Desa, penetapan desa adat diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Masalah muncul karena aturan peralihan mengatakan perubahan status desa pasca penertapan UU Desa harus dilakukan dalam dua tahun setelah UU Desa diberlakukan. Padahal, peraturan menteri yang dimaksud baru saja muncul awal tahun ini. Setelah UU Desa berjalan 3 tahun. 1 R. Yando Zakaria. Praktisi antropologi. Mantan Tenaga Ahli Pansus RUU Desa DPR RI. Tulisan ini terbut di Harian Kompas, Senin, 13 Maret 2017.
Image of page 1
2 Selesaikah persoalan dengan terbitnya Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa? Tidak! Penyusun permendegari ini dapat dikatakan keliru dalam manafsir amanat pasal 7 (1) UU Desa, khususnya berkaitan dengan kata ‘dapat melakukan’, yang ditafsir sebagai ‘memiliki inisiatif’. ‘Dapat melakukan’ sejatinya merupakan kewenangan bagi masing-masing unit pemerintahan, mulai dari tingkat Pusat hingga Desa dalam proses penataan desa dengan peran dan fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Bukan peran dan fungsi yang sama seperti yang ada dalam kebijakan saat ini. Merujuk pada pasal 3 UU Desa (azas pengaturan desa), seharusnya ‘prakarsa masyarakat desa’ itu menjadi dasar bagi proses-proses penataan desa yang akan berlangsung. Kalaupun ada inisiatif yang datang dari kalangan di luar masyarakat desa, kekecualian itu hanya diberikan kepada Pemerintah (Pusat) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Desa. Pengecualian itu juga diberikan secara selektif, berkaitan dengan upaya yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Fall '17

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors