Konsekuensi dari penghitungan dengan cara demikian adalah bahwa berapapun PPN

Konsekuensi dari penghitungan dengan cara demikian

This preview shows page 18 - 21 out of 35 pages.

Konsekuensi dari penghitungan dengan cara demikian adalah bahwa berapapun PPN yang dibayar karena perolehan barang atau jasa terkait dengan kegiatan usaha tidak lagi diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 2. PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak a. PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yaitu sebesar sama dengan 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. b. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
Image of page 18
c. Dalam hal terjadi retur, PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 3. Contoh Kasus PT Sakti Motor adalah Pengusaha Kena Pajak kendaraan bermotor bekas. Dalam bulan Januari Tahun 2017 terjadi transaksi sebagai berikut : Penyerahan: Deskripsi Harga Jual PPN Penjualan mobil bekas Rp 40.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Penjualan motor bekas Rp 10.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Penjualan motor bekas Rp 10.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Penjualan mobil bekas Rp 60.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Jumlah Rp 120.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Pembelian: Deskripsi Harga Beli PPN Pembelian mobil bekas Rp 30.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Pembelian motor bekas Rp 5.000.000,00 Rp 500.000,00 Perhitungan PPN Terutang masa Januari 2017: Total Penjualan Januari = Rp 120.000.000 PPN Keluaran (PK) (10 % x Rp 120.000.000) = Rp 12.000.000 PPN Masukan (PM) (90 % x Rp 12.000.000) = Rp 10.800.000 Jumlah PPN Kurang Bayar (PK-PM) = Rp 1.200.000 D. PAJAK PENJUALAN atas BARANG MEWAH (PPnBM) 1. Pengertian PPnBM Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPnBM:
Image of page 19
Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintan Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan, yaitu: a. Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. b. Mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. c. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. d. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan PPnBM ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat: a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usahanya.
Image of page 20
Image of page 21

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 35 pages?

  • Spring '16
  • Siti Resmi

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture