12 rumusan masalah birokrasi terdiri dari pejabat

This preview shows page 8 - 10 out of 13 pages.

dan selalu berjalan dengan baik serta sesuai aturan. 1.2 Rumusan Masalah Birokrasi terdiri dari pejabat karir yang diangkat. Kewenangan dalam birokrasi di bagi beberapa jabatan sehingga tidak ada satupun orang yang mampu membuat semua keputusan. Birokrasi juga dominan dalam masyarakat modren karena mereka dapat mengkoordinasikan upaya-upaya dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan tugas secara efisien. 26 Reformasi birokrasi dengan memperhatikan pola perekrutan terhadap pejabat birokrasi yang diangkat oleh pejabat politik di lingkungan pemerintah masih belum berjalan sebagaimana mestinya. 27 Permasalahan dalam rekrutmen dan seleksi yang sering terjadi dalam birokrasi dan sekarang sudah ada aturan hukum yaitu: Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang di dalamnya juga mengatur tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Bab IX pasal 114-119. 28 Dalam hal ini pengisian jabatan kepala dinas Pemko Padang menggunakan model “ Job Tender” atau lebih populer dengan istilah lelang jabatan. Dalam hal lelang jabatan, munculnya dan menjadi populer, ketika Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memulai untuk melakukan program 25 Wawancara Dilakukan Dengan Eka Putra selaku Kabid Mutasi Dan Promosi Jabatan Di Kantor BKD Kota Padang, 10 Oktober 2016, Pukul 10.23 WIB. 26 Ikwani Ratna, op.cit., hlm 17. 27 Ibid., hlm 16. 28 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
tersebut untuk jabatan lurah dan camat di seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum Jokowi Bupati Jembrana, Gede Winasa dan Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang telah mempelopori pemberlakuan promosi jabatan eselon II, III dan IV secara terbuka walau saat itu kurang populer. 29 Pada dasarnya, lelang jabatan atau promosi terbuka di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu kebijakan yang saat ini harus dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi atau jabatan kerja di dalam badan atau instansi pemerintah. Promosi terbuka juga dapat meningkatkan pengetahuan kompetensi kepada pegawai. Dengan adanya promosi terbuka, setiap orang berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan tertentu. 30 Hal ini tentunya perlu didukung oleh setiap orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, sehingga diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia sesuai dengan kemampuan seseorang dalam bidang yang dipilihnya, lelang jabatan merupakan salah satu pembaharuan mekanisme rekrutmen aparatur birokrasi yang transparan, bisa dipertanggung jawabkan, partisipatif, dan adil untuk mencari the right person in the right position. 31 Adapaun tahapan atau proses lelang jabatan dilakukan dengan tahapan: Pertama: pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet), setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Kedua: mekanisme seleksi penilaian 29 Drs. Mahmun Syarif Nasution, M.AP, 2015,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture