Delivery order sytem adalah suatu sistem pelayanan restoran dimana konsumen

Delivery order sytem adalah suatu sistem pelayanan

This preview shows page 5 - 7 out of 8 pages.

Delivery order sytem adalah suatu sistem pelayanan restoran dimana konsumen dapat memesan makanan yang dijual di restoran melalui website kemudian pesanan konsumen itu akan diantarkan tanpa perlu datang langsung ke restoran tersebut. Pembayaran menggunakan Cash on delivery dimana pembayaran akan diberikan saat pesanan telah sampai ke konsumen. Perlakuan pajak terhadap transaksi delivery order system sama seperti transaksi direct order di restoran. Karena meskipun transaksi dilakukan melaui website namun sistem ini merupakan salah satu dari pelayanan restoran berupa penjualan makanan dan minuman, sehingga transaksi ini tidak dikenakan PPN namun dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Dari penjelasan ini dapat dilihat perbedaan delivery order system dengan ecommerce yaitu : 1. E-commerce menggunakan pembayaran melalui online banking atau via kartu kredit sedangkan delivery order menggunakan pembayaran cash on delivery. 2. E Commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk sedangkan delivery order merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh restoran 3. E-commerce dipungut pajak PPN sedangkan delivery order tidak dipungut PPN namun dipungut pajak restoran. 4. Pajak Restoran Menurut Sudut Pandang Ekonomi, Politik, Dan Sosial 1. Pajak restoran menurut sudut pandang ekonomi Pajak restoran merupakan pajak yang termasuk dalam Pajak Daerah. Menurut sudut pandang ekonomi pajak secara umum dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa
Image of page 5
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penambahan pajak restoran sebesar 10% dapat memberatkan bagi konsumen karena beban yang harus dibayarkan meningkat. Atas penambahan tersebut dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk menguasai produk yang ditawarkan oleh restoran. Namun di sisi lain, dari penambahan pajak tersebut pemerintah daerah diuntungkan karena menambah APBD daerah. 2. Pajak retoran menurut sudut pandang hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Hukum juga mengatur sanksi yang diberikan jika adanya pelanggaran dalam pembayaran pajak yaitu : 1. Sanksi Administrasi 1. Tidak atau kurang dibayar dikenakan bunga 2% sebulan, setelah lewat 30 hari sejak ketetapan diterima.
Image of page 6
Image of page 7

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture