3 Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk

3 pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas

This preview shows page 7 - 9 out of 12 pages.

(3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melaui pebebasan tanah. Pasal 12 Pada daerah sempadan dilarang : a. Membuang sampah, limbah padat dan atau cair. b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha. BAB III DAERAH MANFAAT SUNGAI Bagian Pertama Umum Pasal 13 (1) Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sunagi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing terhadap sungai yang bersangkutan. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan inventarisasi yang mencakup : a. Mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, dan debit air. b. Palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, panjang dan kapasitas. c. Daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas dan Badan Hukum tertentu. (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal.
Background image
Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 14 (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b. Harus dengan izin pejabat yang berwenang. c. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12. d. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai. (2) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang wewenang pembinaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan rekomendasi teknis dari Dinas setelah berkonsultasi dengan kepala kantor wilayah yang terkait. (3) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang wewenang pembinaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan rekomendasi teknis dari dinas setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah. (4) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang wewenang pembinaannya dilimpahkan kepada Badan Hukum tertentu dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Badan Hukum tertentu dan izin diberikan oleh : - Gubernur Kepala Daerah dalam hal sungai yang bersangkutan mengalir pada satu Propinsi. - Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam hal sungai yang bersangkutan mengalir pada lebih dari satu propinsi. (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai, dapat dikenakan kontribusio dalam rangka pemeliharaan daerah manfaat sungai yang dapat berupa uang atau tenaga.
Background image
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture