Namun apabila pada saat pemeriksaan diketahui adanya

Namun apabila pada saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan
BKP/JKP yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan PKP,
namun Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum
dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk Masa ybs., maka PM dalam
Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling
lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak ybs. Contoh : Pemeriksaan
SPT Masa Januari 2010 dilakukan tanggal 24 Maret 2010, dan ditemukan
FP tanggal 12 Januari 2010 yang baru diterima pada tanggal 22 Maret

2010, dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari atau Februari
2010, namun perolehannya sudah dicatat dalam pembukuan, maka Faktur
Pajak tertanggal 12 Januari 2010 tersebut tetap dapat dikreditkan dalam
Masa PPN Masa Maret atau April 2010.
9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak
sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2a).
10.
Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang
PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud
dalam Ps 9 ayat (5) dan Ps 16B ayat (3). Yang dimaksud dengan
“penyerahan yang tidak terutang pajak” adalah penyerahan barang dan jasa
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B. Pengusaha Kena Pajak yang
dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan
penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak
Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian
penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan
pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.
1.4 PAJAK KELUARAN
Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak
melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.
Pajak keluaran sama dengan pajak dibayar di muka. Istilah pajak keluaran
ini mengartikan bahwa orang/badan yang membeli barang/jasa kena pajak
sekaligus membayar pajak kepada pengusaha kena pajak. Pembeli ini akan
mencatat pajak dibayar di muka di sisi debit.
1.5 FAKTUR PAJAK
Pengertian Faktur Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Bukti pungutan pajak (PPN/PPn BM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP ; atau
2. Bukti pungutan pajak (PPN/PPn BM) karena impor BKP yang digunakan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1.6 KETENTUAN FAKTUR PAJAK
A. Momentum Pembuatan Faktur Pajak
Pengusaha Kenapa Pajak wajib membuat faktur pajak pada saat:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
4. Ekspor Jasa Kena Pajak
B. Waktu Pembuatan Faktur Pajak
a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian