Menurut Wicaksana 2010 tata kelola perusahaan yang baik menggabungkan kombinasi

Menurut wicaksana 2010 tata kelola perusahaan yang

This preview shows page 40 - 44 out of 123 pages.

Menurut Wicaksana (2010) tata kelola perusahaan yang baik menggabungkan kombinasi antara hukum, aturan-aturan, dan praktek-
Image of page 40
26 praktek sukarela sektor swasta yang menyebabkan perusahaan dapat menarik modal, bekerja efisien, menghasilkan laba, memenuhi kewajiban hukum, dan memenuhi ekspektasi sosial hukum. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk memberikan dorongan kepada dewan ( board ) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Sukamulja (2004) menyimpulkan bahwa corporate governance merupakan : 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya. 2) Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 prinsip- prinsip Good Corporate Governance terdiri dari: 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Image of page 41
27 2) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan dengan efektif. 4) Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari penaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank. 5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak stakeholder sberdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance setiap Bank harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran bank. Prinsip GCG yang harus dipastikan pelaksanaanya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi serta kewajaran dan kesetaraan (- indonesia.com , 2012) 1) Transparansi ( transparency ) mengandung unsur pengungkapan ( disclosure ) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi
Image of page 42
28 diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. 2) Akuntabilitas ( accountability ) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
Image of page 43
Image of page 44

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 123 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture