Dengan pelayanan yang mempermudah masyarakat tersebut diharapkan BPRS mampu

Dengan pelayanan yang mempermudah masyarakat tersebut

This preview shows page 19 - 22 out of 92 pages.

harus berdasarkan prinsip syariah. Dengan pelayanan yang mempermudah masyarakat tersebut, diharapkan BPRS mampu memberi kontribusi yang unggul terhadap perkembangan UMKM dikalangan masyarakat pinggiran kota bahkan pedesaan. Apalagi di Jawa Tengah populasi UMKM yang besar mendorong BPRS memberikan pelayanan jasa keuangan yang memadai bagi perkembangan UMKM Jawa Tengah. Untuk memaksimalkan perannya tersebut maka BPRS harus menata seluruh kinerja dan proses regulasi internalnya yang meliputi fungsi dan tugas dari organ-organ perusahaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 3 3 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009
Image of page 19
3 Tabel 1 Jumlah BPRS dan Aset serta DPK BPRS periode Tahun 2012-2014 Tahun Jumlah BPRS Aset BPRS Jumlah DPK 2012 24 Rp. 444,429 jt Rp. 298,362 jt 2013 25 Rp. 548.353 jt Rp. 384.431 jt 2014 25 Rp. 647.601 jt Rp. 452.935 jt Sumber: data dari statistik Bank Indonesia Perkembangan BPRS di Jawa Tengah cukup meningkat dengan jumlah aset pada tahun 2012 sebesar Rp. 444,429 jt dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 298,362 jt, pada 2013 sebesar Rp. 548.353jtjumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 384.431 jt, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 647.601 jt dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 452.935 jt, meskipun jumlah BPRS tidak mengalami kenaikan karena pada tahun 2013 terdapat 25 BPRS Jawa Tengah dan pada tahun selanjutnya yaitu 2014 masih tetap 25 BPRS yang berdiri. 4 Peningkatan aset dan jumlah dana pihak ketiga (DPK) BPRS di Jawa Tengah dikarenakan adanya tanggung jawab dari organ-organ perusahaan yang menjalankan kinerjanya dengan baik sehingga tidak ada unsur korupsi atau manipulasi dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut yang pada akhirnya akan meningkat jumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga. Perkembangan lembaga keuangan yang semakin tahun semakin meningkat menjadikan ancaman tersendiri bagi kelangsungan perkembangan BPRS. Karena telah kita ketahui di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang mulai bermunculan dengan menyodorkan keunggulannya untuk menarik minat masyarakat. Sehingga BPRS diharapkan mampu menata kinerja keuangannya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk meraih kinerja keuangan yang maksimal dibutuhkan penataan dalam internalisasi BPRS yaitu dengan manajemen yang baik khususnya pemilihan organ-organ perusahaan yang berkompeten dan bertanggung jawab 4 Statistik Perbankan Syariah Desember 2013 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2014, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015
Image of page 20
4 bagi BPRS. Akhlak dan moral para pemangku kepentingan sangat mempengaruhi kinerja suatu persahaan karena apabila para pemangku
Image of page 21
Image of page 22

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture