yaitu diantaranya perubahan total dalam proses dan struktur serta content isi

Yaitu diantaranya perubahan total dalam proses dan

This preview shows page 3 - 4 out of 8 pages.

yaitu diantaranya perubahan total dalam proses dan struktur serta content- isi penganggaran pemerintah baik berupa APBN maupun APBD serta akuntansi. Namun demikian, kedua produk reformasi tersebut tidak akan optimal apabila tidak dibarengi oleh kesiapan sumber daya manusianya untuk menerima dan mengimplementasikan produk dari reformasi tersebut. Selain perlunya kesiapan dan kompetensi serta budaya organisasi yang kondusif, faktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu dibangun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem organisasi yang berbasis good governance . Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, maka pengelolaan sumber daya organisasi khususnya sumber daya ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana didalam Pasal 30 disebutkan bahwa, “setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah” Selanjutnya didalam Pasal 44 ayat 3 dinyatakan bahwa, ”kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala daerah Kabupaten dan Kepala daerah Kota, sekurang kurangnya sekali dalam setahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden” Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pasal 22 dan 44 yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dilihat bahwa Para Eksekutif Daerah diharuskan untuk membuat laporan yang memuat tentang bagaimana mereka menyelenggarakan Pemerintahannya. Dengan kata lain, Para Eksekutif Daerah harus mampu membuat laporan setiap tahunnya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai tindak lanjut atas telah dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.105 ini secara tegas disebutkan bahwa Kepala daerah harus mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Untuk memaparkan secara jelas sehingga tidak terjadi kebingungan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD maka laporan keuangan yang dimaksud dalam pertanggungjawaban adalah terdiri dari 4 (empat) laporan yaitu: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 38 yang menyatakan bahwa, “kepala daerah menyusun pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah” Selain kedua perangkat hukum diatas yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Kepala Daerah juga harus membuat suatu laporan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan DAU – Dana Alokasi
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Spring '17
  • Bu Rini

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture