Nilai nilai moralitas atau norma termasuk dalam

proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas hati nurani dan rasionalitas. Nilai-
nilai moralitas atau norma termasuk dalam pertimbangan hati nurani. la adalah
constraints (batasan) dalam rangka pengendalian diri ( self control ). Sementara itu,
rasionalitas lebih mengacu pada logika dan sistematika yang dikaitkan dengan tujuan
pengambilan keputusan. Perilaku tidak etis mencerminkan gagalnya pengendalian diri.
Keserakahan dan ketakutan dapat diatasi dengan pengendalian diri. Bentuknya
berupa sikap ikhlas atau selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang dihadapi. Jika
sedang merasa gundah karena keinginan yang tidak tercapai, hadapilah dengan sikap
ikhlas sembari bersyukur. Bahwa capaian itu merupakan hal terbaik baginya. Bahwa,
betapapun kecilnya, masih ada capaian yang dihasilkan. Sebaliknya, jika sedang merasa
senang karena hasil yang melebihi keinginan, bersyukurlah atas segala karunia yang
diberikan. Wartakanlah rasa syukur itu dengan berbagi, Rasa syukur bukan berarti puas
diri ( complacent ). Akan selalu ada hal yang lebih baik lagi untuk diraih bagi diri sendiri
maupun untuk sesama umat. Itulah sebetulnya inti dari kebahagiaan yang menjadi
tujuan hidup manusia.
Sumber pengendalian diri dapat berupa pendidikan dari keluarga, agama, budaya,
atau lingkungan sosial. Jika telah disepakati sebagai suatu kebenaran oleh lingkungan
sosial, nilai-nilai moral, atau norma tersebut, pada dasarnya, telah menjadi hukum
sosial yang dapat berupa hukum adat atau hukum agama. Oleh karena itu, tindakan
3

yang menyimpang akibat gagalnya pengendalian diri hanya dapat diberikan sanksi oleh
sumber sumber pengendalian diri tersebut. Sanksi-sanksi tersebat diberikan oleh
lingkungan sosial dimana yang berangkutan berada dan sering disebut dengan sanksi
sosial.
2.4 Regulasi
Pencegahan bagi seseorang (pihak tertentu) untuk tidak melakukan tindakan
tertentu juga dapat dilakukan melalui regulasi, baik dalam bentuk undang-undang
maupun peraturan pemerintah. Jika etika merupakan norma-norma yang bersumber dari
diri seseorang, hukum negara adalah ketentuan dari negara yang dapat dipaksakan.
Sebagian dari hukum negara, barangkali berasal dari norma-norma sosial, yang telah
diterima oleh masyarakat. Adopsi norma norma tersebut menjadi hukum negara yang
mengandung arti bahwa norma-norma tersebut telah diterima sebagai kebutuhan
negara. Jika etika tidak dilaksanakan atau organisasi yang bersangkutan tidak mampu
mengatur diri sendiri, subjek-subjek tentang etika dapat diambil alih dengan cara
regulasi.
Karena sifatnya dapat dipaksakan, regulasi tentu lebih kuat dibandingkan dengan
etika. Pelanggaran etika hanya dapat diadili oleh pengadilan etika yang bisanya
dilakukan oleh masyarakat yang menetapkan etika tersebut dimana pelanggar etika
merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Pelanggaran etika juga dapat diadili oleh
organisasi yang menaungi pelanggar yang bersangkutan. Dalam hal ini, organisasi
tersebut menjadi organisasi regulasi mandiri ( self regulating organization ). Pelanggaran
hukum, dapat berupa pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata. Pelanggaran
hukum pidana dapat dikenakan sanksi penjara atau sanksi uang dalam bentuk denda
atau uang pengganti. Hukum perdata berkaitan dengan pihak pihak yang bersengketa.