Dimana dalam menjalankan undang undang ini serta peraturan peraturan

Dimana dalam menjalankan undang undang ini serta

This preview shows page 5 - 8 out of 10 pages.

(pasal 1). Dimana dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan- peraturan pelaksanaan tidak boleh diadakan diskriminasi (pasal 2). Sementara pada bab II pasal 2, 3, dan 4 menjelaskan mengenai penyediaan penyebaran dan penggunaan tenaga kerja. Dalam pasal 2 dijelaskan tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya (pasal 3). Dimana pemerintah juga memiliki peran untuk mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa, mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif (pasal 4) Selanjutnya terkait pembinaan keahlian dan kejuruan tercantum dalam bab III pasal 6, 7, dan 8 . Dalam bab ini secara ringkas dijelaskan bahwa tiap tenaga
Image of page 5
1 0 kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan perkembangan teknik, teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Sementara mengenai pembinaan perlindungan kerja dijelaskan dalam bab IV pasal 9 dan 10 . Bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dalam hal ini pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup; norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Adapun dalam bab V pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 menjelaskan mengenai hubungan ketenagakerjaan. Dimana tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja dan pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis (pasal 11). Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja (pasal 12). Sementara penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan (pasal 13). Untuk norma pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan (pasal 14) Kemudian guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan menurut Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, diadakan suatu system pengawasan tenaga kerja. sebagaimana tercantum dalam bab VI pasal 16 . Dan pada bab terakhir yaitu bab VII pasal 17 dan 18 mengenai ketentuan penutup dijelaskan bahwa ancaman pidana atas pelanggaran peraturan Undang- undang ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk kemudian Undang- undang ini disebut: "Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja" .
Image of page 6
1 0 RANGKUMAN OHSAS 18001:2007 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – PERSYARATAN OHSAS 18001 adalah kompetibel dengan standar sistem manajemen ISO 9001:1994 ( Quality) dan ISO 14001:1996 ( Environmental). Model yang diakui secara internasional untuk sistem manajemen (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)). Menjadikan perusahaan lebih mengontrol resiko OH&S-nya dan meningkatkan kinerja mereka. OHSAS 18001:2007 terdiri dari 4 bagian utama yaitu ruang lingkup, referensi publikasi, istilah dan definisi, dan persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3.
Image of page 7
Image of page 8

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture