(pasal 1). Dimana dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan-
peraturan pelaksanaan tidak boleh diadakan diskriminasi (pasal 2).
Sementara pada
bab II pasal 2, 3, dan 4
menjelaskan mengenai
penyediaan penyebaran dan penggunaan tenaga kerja. Dalam pasal 2 dijelaskan
tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan. Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai
dengan bakat dan kemampuannya (pasal 3). Dimana
pemerintah juga memiliki
peran untuk mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai, mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa, mengatur
penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif (pasal 4)
Selanjutnya terkait pembinaan keahlian dan kejuruan tercantum dalam
bab
III pasal 6, 7, dan 8
. Dalam bab ini secara ringkas dijelaskan bahwa tiap tenaga
1
0
kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta
menambah keahlian dan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan
perkembangan teknik, teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.
Sementara mengenai pembinaan perlindungan kerja dijelaskan dalam
bab IV
pasal 9 dan 10
. Bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan
yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dalam hal ini pemerintah
membina perlindungan kerja yang mencakup; norma keselamatan kerja, norma
kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
Adapun dalam
bab V pasal 11, 12, 13, 14, dan 15
menjelaskan mengenai
hubungan ketenagakerjaan. Dimana tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan
menjadi anggota perserikatan tenaga kerja dan pembentukan perserikatan tenaga
kerja dilakukan secara demokratis (pasal 11). Perserikatan tenaga kerja berhak
mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja (pasal 12). Sementara
penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan
perundangan (pasal 13). Untuk norma pemutusan hubungan kerja dan
penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan (pasal
14)
Kemudian guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan
menurut Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, diadakan suatu
system pengawasan tenaga kerja. sebagaimana tercantum dalam
bab VI pasal 16
.
Dan pada bab terakhir yaitu
bab VII pasal 17 dan 18
mengenai ketentuan
penutup dijelaskan bahwa ancaman pidana atas pelanggaran peraturan Undang-
undang ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk kemudian Undang-
undang ini disebut:
"Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja"
.
1
0
RANGKUMAN
OHSAS 18001:2007
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA –
PERSYARATAN
OHSAS 18001 adalah kompetibel dengan standar sistem manajemen ISO
9001:1994 (
Quality)
dan ISO 14001:1996 (
Environmental).
Model yang diakui
secara internasional untuk sistem manajemen
(Occupational Health and Safety
Assessment Series (OHSAS)).
Menjadikan perusahaan lebih mengontrol resiko
OH&S-nya dan meningkatkan kinerja mereka. OHSAS 18001:2007 terdiri dari 4
bagian utama yaitu ruang lingkup, referensi publikasi, istilah dan definisi, dan
persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3.
