22 Contoh Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah Kode URUSAN

22 contoh kode dan klasifikasi urusan pemerintah

This preview shows page 22 - 26 out of 46 pages.

22
Image of page 22
Contoh Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah : Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_____________________________ 1 URUSAN WAJID 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan 1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah 1 01 03 dst ..... 1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan 1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah 1 02 03 Rumah Sakit Jiwa 1 02 04 dst ..... 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum 1 03 02 Dinas Tata Kota 1 03 03 Dinas Pengairan 1 03 04 Dst .... 2 URUSAN PILIHAN 2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas Pertanian 2 01 02 Dinas Perkebunan 2 01 03 dst ....... 2 02 Kehutanan 2 02 01 Dinas Kehutanan 2 02 02 dst ..... 23
Image of page 23
2 03 Energi dan Sumber Mineral 2 03 01 Dinas Pertambangan PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN. Tahapan penyusunan anggaran: 1. Perencanaan 2. Pengesahan (ratifikasi) 3. Pelaksanaan 4. Pelaporan dan pertanggung jawaban. Perencanaan Anggaran. Perencanaan Anggaran merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus pengelolaan anggaran. Prosesnya dapat dilakukan melalui pendekatan top down budget planning, bottom up atau kombinasi antara top down dan bottom up budget. Top down budget planning, rencana anggaran telah ditetapkan oleh organisasi atasan sedangkan unit organi sasi di bawahnya tinggal melaksanakan. Bottom up planning, sering disebut juga anggaran partisipasi yaitu unit kerja mengajukan usulan anggaran sedangkan manajemen atasannya mengevaluasi dan menyutujui anggaran unit. Perencanaan anggaran sektor publik di Indonesia khususnya dalam penyusunan RAPBN dan RAPBD dilakukan dengan pendekatan anggaran partisipatif yaitu melibatkan unit kerja organisasi dan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Unsur top down dalam proses perencanaan anggaran masih ada namun tidak mendominasi terutama dalam penentuan prioritas dan plafond anggaran serta penetapan kebijakan anggaran yang ditetap dari atas. #diagram flowchating# Pengesahan (Ratifikasi). Setelah proses perencanaan penganggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahapan sela njutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh dewan legeslatif sebagai pelaksanaan hak budget, melalui tahap pembahasan dengan Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait. Dan selanjutnya ditetapkan melalui rapat paripurna dalam bentuk Undang-undang APBN dan untuk tingkat Provinsi harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemendagri serta untuk Kabupaten/Kota dievaluasi dahulu oleh Provinsi sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan 24
Image of page 24
Setelah APBN maupun APBD mendapatkan pengesahan maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan. Pengguna anggaran mengajukan permintaan pencairan dana berdasarkan rencana penarikan yang telah dituangkan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pemerintah Pusat dan Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk Pemerintah Daerah. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan. Realisasi atas pelaksanaan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sesuai standar akuntansi yang berlaku dan harus disampaikan kepada masyarakat melalui dewan legeslatif.
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

  • Summer '18
  • Agus Setiawan

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture