22 contoh kode dan klasifikasi urusan pemerintah

22

Contoh Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah :
Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_____________________________
1 URUSAN WAJID
1 01 Pendidikan
1 01 01 Dinas Pendidikan
1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah
1 01 03 dst .....
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan
1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 03 Rumah Sakit Jiwa
1 02 04 dst .....
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02 Dinas Tata Kota
1 03 03 Dinas Pengairan
1 03 04 Dst ....
2 URUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian
2 01 02 Dinas Perkebunan
2 01 03 dst .......
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan
2 02 02 dst .....
23

2 03 Energi dan Sumber Mineral
2 03 01 Dinas Pertambangan
PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN.
Tahapan penyusunan anggaran:
1. Perencanaan
2. Pengesahan (ratifikasi)
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban.
Perencanaan Anggaran.
Perencanaan Anggaran merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus pengelolaan
anggaran. Prosesnya dapat dilakukan melalui pendekatan top down budget planning, bottom
up atau kombinasi antara top down dan bottom up budget.
Top down budget planning, rencana anggaran telah ditetapkan oleh organisasi atasan
sedangkan unit organi sasi di bawahnya tinggal melaksanakan.
Bottom up planning, sering disebut juga anggaran partisipasi yaitu unit kerja mengajukan
usulan anggaran sedangkan manajemen atasannya mengevaluasi dan menyutujui anggaran
unit.
Perencanaan anggaran sektor publik di Indonesia khususnya dalam penyusunan RAPBN dan
RAPBD dilakukan dengan pendekatan anggaran partisipatif yaitu melibatkan unit kerja
organisasi dan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Unsur top down dalam
proses perencanaan anggaran masih ada namun tidak mendominasi terutama dalam
penentuan prioritas dan plafond anggaran serta penetapan kebijakan anggaran yang ditetap
dari atas.
#diagram flowchating#
Pengesahan (Ratifikasi).
Setelah proses perencanaan penganggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahapan sela
njutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh dewan legeslatif sebagai pelaksanaan hak
budget, melalui tahap pembahasan dengan Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait.
Dan selanjutnya ditetapkan melalui rapat paripurna dalam bentuk Undang-undang APBN dan
untuk tingkat Provinsi harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemendagri serta untuk
Kabupaten/Kota dievaluasi dahulu oleh Provinsi sebelum ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Pelaksanaan
24

Setelah APBN maupun APBD mendapatkan pengesahan maka tahapan berikutnya adalah
pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan. Pengguna anggaran mengajukan permintaan
pencairan dana berdasarkan rencana penarikan yang telah dituangkan dalam Dokumen Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pemerintah Pusat dan Dokumen Pelaksanaan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk Pemerintah Daerah.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan. Realisasi atas pelaksanaan berupa Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sesuai standar akuntansi yang berlaku dan harus
disampaikan kepada masyarakat melalui dewan legeslatif.