Lenders Bankers merupakan pihak yang membantu jika kemungkinan kemampuan dana

Lenders bankers merupakan pihak yang membantu jika

This preview shows page 13 - 16 out of 24 pages.

Lenders / Bankers merupakan pihak yang membantu jika kemungkinan kemampuan dana shareholder tidak terlampau besar dan kadang pihak lenders dibutuhkan dengan memakai konsorsium bank; Purchasers adalah user, penggunan, pemakai produk atau jasa infrastruktur, bisa konsumen langsung ataupun melalui perantara; Insurance adalah pihak yang menanggung beberapa risiko kegagalan project infrastructure / insurable risk, pihak ini menanggung risiko kecelakaan yang
Image of page 13
14 menimpa prasarana fisik / casual ties; Escrow Agent merupakan pihak yang menjembatani kepentingan project company, lenders, inverstors, contractors dalam mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari penggunaan produk atau jasa dari infrastruktur yang selesai dibangun; dan pihak Legal Counsel adalah pihak yang membantu dalam negosiasi serta dalam pembuatan kontrak BOT ( drafting contract ). Kontrak BOT secara normatif tidak diatur secara khusus oleh undang- undang, namun pelaksanaan kontrak kerjasama oleh pemerintah ini dapat kita jumpai dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, di mana Pasal 1 (14) dijelaskan bahwa BOT adalah pemamfaatan tanah milik negara/daerah oleh sektor swasta dengan melakukan pendirian banguanan infrastruktur beserta fasilitasnya, yang kemudian didayagunakan oleh sektor swasta sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Setelah jangka waktu berakhir, maka sektor swasta menyerahkan kembali tanah beserta bangunan infrastruktur berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Dari segi pemanfaatannya Pasal 27 Peraturan Pemerintah tersebut mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemanfaatannya berupa pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bagun serah guna atau kerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Undang -Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan pemerintah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayan publik serta saling menguntungkan. UU
Image of page 14
15 tentang Pemerintahan Daerah ini juga secara gamblang menyebutkan kerjasama meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan asset sebagai peningkatan nilai tambah dalam pendapatan bagi pemerintahan daerah, investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berkaitan dengan pembangunan dan pengoprasian infrastruktur jalan tol, PT. Jasa Marga bertindak sebagai pemerintah diberikan hak untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta dengan mengaplikasikan kontrak BOT. Hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah Indonesia berskala besar saat ini dilaksanakan dengan menggunakan kontrak BOT dengan sektor swasta.
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

  • Fall '19
  • prof. suli

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture