Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis

Pembangunan pertanian dalam arti luas guna mendukung

This preview shows page 14 - 17 out of 17 pages.

Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, teknologi, akses pasar, serta pengendalian alih fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan berkelanjutan; k) Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan; l) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kewenangan Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan RAPBD Tahun 2018 | Bab.III 38
Image of page 14
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) – KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan Kabupaten; m) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan Perekonomian Daerah melalui penguatan usaha skala kecil dan menegah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur; n) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme check and balances ; o) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan: Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 ; Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa; Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa. Pembangunan perdesaan berbasis kearifan lokal perdesaan, dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan pada skala desa. p) Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur; q) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan RAPBD Tahun 2018 | Bab.III 39
Image of page 15
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) – KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes