Analisamenjelaskan bagamana status kepemilikan suatu Bank Umum yang berada di

Analisamenjelaskan bagamana status kepemilikan suatu

This preview shows page 9 - 11 out of 19 pages.

Analisa:menjelaskan bagamana status kepemilikan suatu Bank Umum yang berada di- indonesia Pasal 23 Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Analisa:menjelaskan status kepemilikan Bank Pengkreditan Rakyat tidak ada campur Tangan penyertaan modal dari WNA Pasal 24 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. Analisa:Bank Umum dan BPR berbentuk dalam suau system kepemilikan dalam bentuk koprasi Pasal 25 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Analisa:Bank Umum dan BPR dalam bentuk kepemilikan Saham Pasal 26 1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. 2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
Image of page 9
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Analisa:menjelaskan WNI dapat memiliki saham hanya di Bursa Efek indonesia Pasal 27 Perubahan kepemilikan bank wajib : a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan b. dilaporkan kepada Bank Indonesia. Anailisa:mejelaskan perubahan suatu strukturan yang ada dalam kepemilkan bank Pasal 28 1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia. 2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Analisa:Menjelaskan Pembantu dalam menjealankan suatu Bank harus memiliki kententuan yang sudah berlaku BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. 5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

  • Fall '18
  • Tamara

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes