Umkm sektor peternakan umkm sektor perikanan grup 5

UMKM sektor peternakan
UMKM sektor perikanan
Grup 5
Grup 6
13 UMKM sektor jasa
UMKM sektor produksi
Grup 7
Grup 8

14 Koperasi Konsumsi
Koperasi Jasa
Grup 9
Grup 10
15 Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Serba Usaha
Grup 11
Grup 12
16 Ujian Akhir
References:
(1) DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik , Jakarta.
(2) DSAK Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil,
dan Menengah , Jakarta.
(3) Herwiyanti, Eliada dan Sugiarto. 2019. Akses Kredit Bank untuk UMKM, Saraswati
Nitisara, Semarang.
(4) Herwiyanti, Eliada, Syaiful Azhar, Kiky Srirejeki, dan Aldila Dinanti. 2017, Akuntansi
UMKM , Saraswati Nitisara, Semarang.
(5) IAI, 1998, PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998) , Jakarta.
(6) IAI, 2012, PPSAK 8: Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian , Jakarta.
(7) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG REVITALISASI KOPERASI
(8) Sony Warsono, dkk., 2010, Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan,
Asgard Chapter, Yogyakarta.
(9) Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
(10)Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
(11)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.